21 Instansi Pemda Belum Laporkan Hasil Uji Publik Honorer K2

JAKARTA,BB - Menurut data terbaru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebanyak 21 Instansi atau Pemda belum melaporkan hasil uji publik Honorer Kategori 2 (K2) hingga 17 Juli 2013.

Hal tersebut dikatakan Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yulina Setiawati.

"Hingga tanggal 16 Juli 2013, tenaga honorer Yang sudah diproses di database sebanyak 613.919 orang. Dari jumlah itu, 12% (72.054) tenaga honorer kategori 2 tersebar pada 32 instansi pusat, sedangkan 88% (541.865) lainnya tersebar di 508 pemerintah provinsi juga kabupaten/kota,"katanya.

Dari segi pendidikan,, 77% tenaga honorer kategori 2 berpendidikan  maksimal SLTA. Selain itu, jenis tugas yang diusung tenaga honorer kategori 2 mencakup 54% tenaga teknis atau administratif lainnya, 42% bertugas sebagai tenaga pendidik, dan 4% tenaga penyuluh atau kesehatan.  Sedangkan dari segi usia, 65% tenaga honorer kategori 2 masih berusia di bawah 35 tahun per Januari 2005.

Ditambahkan, 41 instansi yang usul penambahan honorernya tidak sesuai aplikasi dan tanpa formulir. Untuk itu, Yulina minta kepada para pejabat kepegawaian/BKD instansi dimaksud untuk segera menyelesaikan urusannya ke kantor pusat BKN.

Adapun 21 instansi dan Pemda  yang belum melaporkan hasil uji publik honorer K2-nya adalah Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Nasional, Pemkab Aceh Timur, Pemkab Aceh Barat Daya, Pemkot Subulussalam, Pemkot Tanjung Balai, Pemprov Sumsel, Pemkot Bekasi, Pemkab Wonosobo, Pemkab Kebumen, Pemkab Katingan, Pemprov Sulut, Pemkab Boltim, Pemkab Seram Bagian Timur, Pemkab Merauke, Pemkab Jayawijaya, Pemkab Paniai, Pemkab Lanny Jaya, Pemkot Teluk Bintuni, Pemkab Kaimana, dan Pemkab Majene.

Sedangkan 41 instansi/pemda yang mengusulkan penambahan honorer K2 tidak sesuai aplikasi adalah Kementerian Perhubungan, Pemprov Aceh, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Aceh Jaya, Pemkot Langsa, Pemkot Lhokseumawe, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Labuan Batu utara, Pemkot Medan, Pemkab Siak, Pemkab Solok, Pemkab Padang Pariaman, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Ogan Komering Ulu, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Rejang Lebang, Pemkab Lampung Tengah.

Kemudian Pemkab Pekalongan, Pemkab Karanganyar, Pemkab Wonogiri, Pemkab Mojokerto, Pemkab Bangkalan, Pemprov Kalteng, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Penajam Pasar Utara, Pemkab Minahasa, Pemkab Boalemo, Pemkab Pohuwato, Pemkab Gorontalo Utara, Pemkab Soppeng, Pemkab Bombana, Pemkot Bima, Pemprov NTT, Pemkab Ende, Pemkab Maluku Tengah, Pemkab Puncak Jaya, Pemkab Sarmi, dan Pemkab Monokwari.

Sementra itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada  lima skema seleksi CPNS tahun 2013 ini.  Pertama, seleksi tenaga honorer kategori 2, seleksi pelamar umum, formasi khusus untuk dokter, seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi calon siswa ikatan dinas.

Dari lima sistem itu, seleksi honorer K2 mendapat perhatian yang cukup serius dari lebih dari seribu peserta rakor Kebijakan seleksi CPNS 2013.

Dalam rakornas ini diikuti oleh perwakilan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan instansi pengelola kepegawaian se-Indonesia itu, Setiawan mengungkapkan seleksi untuk tenaga honorer K2 dilakukan secara tertulis dengan lembar jawaban computer (LJK). “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” ujarnya.

Dikatakan, ada tiga tipe soal tes, yakni tipe A (SLTP, SD), tipe B (SLTA, D1, D2 - D3/sarjana Muda, dan tipe C, yakni untuk jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Penyusunan soal TKD dilakukan oleh Panitia Nasional Pengadaan CPNS dibantu oleh tim konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Sedangkan soal TKB, disusun oleh instasi pembina masing-masing. Untuk bidang kependidikan oleh Kemendikbud, untuk kesehatan oleh Kemenkes, bidang administrasi umum oleh BKN, dan seterusnya.

Menurut Setiawan, penentuan kelulusan tenaga honorer kategiori 2 berdasarkan nilai ambang batas (passing grade), yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Sedangkan pengumuman hasil tes, baik TKD maupun TKB akan dilakukan oleh Menteri PANRB,”  tambahnya.

Apabila jumlah peserta seleksi K2 yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pension pada instansi bersangkutan, mereka dialokasikan pada tahun 2013. Namun bila jumlah yang memenuhi passing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pension, maka untuk tahun 2013 didahulukan yang usianya lebih tua. Selebihnya untuk tahun 2014. “Alokasi formasi juga memeprhatikan persentase belanja pegawai dalam APBD,” tambah Setiawan.

Laporan: cr11/Khusnul

Tags:
No Response

Tinggalkan Komentar