Temukan “money politic”, lapor ke Panwaslu dengan bukti foto atau video

oleh

BULUKUMBA, BB – Masa kampanye terbuka pada Pileg (Pemilu Legislatif) 2014 sudah dimulai. Sejumlah warga di Kabupaten Bulukumba mengaku karap ditawari sejumlah uang agar memilih calon anggota legislatif (caleg) tertentu.

Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bulukumba,  Andi Muh Amir, hal tersebut dapat dilaporkan ke Panwaslu. Panwaslu tak segan akan memeroses dugaan tersebut jika memang memiliki bukti kuat. “Kita tidak bisa gegabah dalam mengambil tindakan. Ada mekanismenya. Jika memang betul masyarakat harus melapor dan membawa saksi serta bukti pelanggaran yang dilakukan tim kampanye, bahkan kalau bisa buktinya itu berupa rekaman video atau foto agar bisa diproses hukum,” jelasnya.

Loading...

Seperti diketahui, tim sukses dari caleg tertentu makin gencar melakukan kampanye. Demi ambisi menjadi wakil rakyat maka bukan lagi rahasia publik untuk melakukan money politik ataupun politik uang.  Salah seorang warga Kelurahan Bintarore, yang enggan menyebutkan namanya, mengaku pernah ditawari untuk dibeli suaranya. Namun ia menolak dengan alasan sudah memiliki pilihan sendiri.

“Kejadiannya empat hari lalu. Tim sukses dari salah satu caleg yang tidak perlu disebutkan namanya bertanya berapa jumlah pemilih di rumah saya kemudian dia menawari untuk setiap pemilih dengan uang Rp50 ribu masing-masing suara,” ujarnya saat berbincang lepas di sebuah warung kopi bilangan Jalan, Wr Mongisidi, Selasa, 18 Maret 2014

Disayangkan, tim sukses tersebut merupakan caleg dari partai yang berbasis agama dan juga merupakan caleg incumbent. “Penolakan saya sebenarnya bukan karena saya sudah memiliki pilihan tetapi karena saya tidak ingin menjual suara saya,” kata kepala rumah tangga ini. Penawaran pembelian suara tidak hanya dilakukan di satu rumah tersebut
tapi hampir keseluruhan di Kelurahan Bintarore, khususnya untuk masyarakat yang berpendidikan rendah.

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi di 11 kota pada 2013 menunjukkan bahwa publik menganggap politik uang dalam pemilu sebagai suatu hal yang lumrah. “71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim. Dari persepsi publik itu menganggap politik uang itu lumrah,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam diskusi bertema “Pemilu Berintegritas Momentum Menuju Pemimpin yang Pro Pemberantasan Korupsi” di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu 19 Maret 2014.

Laporan: cr19/Anjar Masiga – Foto by Marzuki ALI

Loading...