AJI: Media wajib melindungi korban kejahatan s*ksual

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

JAKARTA,BB – Dalam beberapa hari terakhir, media massa ramai memberitakan kasus kejahatan s*ksual yang dialami siswa sekolah TK di Jakarta. Berkat informasi yang disajikan media, publik mengetahui kasus ini, sehingga mengundang kemarahan publik atas peristiwa tersebut. Pemberitaan kasus ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan informasi sehingga pelaku kejahatan ditangkap dan diproses hukum, juga pengawasan di sekolah diperketat. Pada sisi lain, eksploitasi atas kasus ini berpotensi memberikan tekanan baru bagi korban (anak) yang diberitakan media.

Berdasarkan pantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pemberitaan pers terkait kasus kejahatan s*ksual yang menimpa seorang anak TK masih ada yang tidak memberikan perlindungan terhadap korban, bahkan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:   Forum Pemred di Bali Berpotensi Langgar Kode Etik Jurnalistik
  1. Masih ada media (terutama televisi) yang melakukan peliputan dan wawancara dengan keluarga korban tanpa mengaburkan identitas korban. AJI menilai, pemberitaan seperti itu berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Penafsirannya, ”Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak”.
  2. Media wajib melindungi privasi korban dan keluarganya. AJI mengingatkan bahwa wartawan dan media harus bisa membedakan antara wilayah publik dan privat. Pers yang profesional tidak mengaduk-aduk urusan privat, apalagi mengeksploitasi musibah yang menimpa korban kejahatan s*ksual. Identitas dan kehidupan pribadi yang melekat pada korban wajib dilindungi, setara dengan kewajiban melindungi nara sumber media.

  3. Media juga dilarang menggunakan bahasa yang provokatif, sadis, dan cabul. Kejahatan s*ksual yang dialami korban tidak boleh disampaikan secara detil dan sensasional, sehingga mengaburkan fakta. Media harus sadar bahwa pemberitaan pers yang tidak beretika bukannya membantu korban, tetapi menciptakan masalah baru bagi korban. Anak-anak, korban kejahatan, orang lemah, penyandang disabilitas, adalah kelompok masyarakat yang harus mendapatkan prioritas dan penguatan etika dalam pemberitaan pers.

Penegasan perlindungan terhadap korban kejahatan sksual di media, khususnya terhadap korban anak-anak, berulangkali diingatkan AJI. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak henti-hentinya meminta media dan wartawan, agar mengutamakan kepentingan korban dengan memberikan perlindungan dalam pemberitaan pers. AJI memberikan apresiasi kepada media yang konsisten menaati Kode Etik dan aturan penyiaran, serta yang melakukan peliputan dengan perspektif perlindungan korban kejahatan sksual dan anak-anak.

Jakarta, 16 April 2014

Eko Maryadi                                                  Rach Alida Bahaweres

Ketua Umum AJI Indonesia                     Koordinator Divisi Perempuan AJI Indonesia

Pos terkait