Ika Pratiwi resmi gugat KPU Bulukumba di MK

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

BULUKUMBA, BB – Dianggap merugikan pihaknya, Salah satu calon legislatif (Caleg) Provinsi Sulsel, dari daerah pemilihan 5 (Bulukumba-Sinjai), Ika Pratiwi, Senin, 12 Mei melaporkan gugatannya di Mahkama Konstitusi (MK) Jakarta. Laporan caleg PDIP nomor urut 1 ini resmi terdaftar dengan nomor 09.2-2.A/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 pada pukul 23.31 Wib.

“Alhamdulillah kita sudah daftarkan gugatan di MK dengan bukti-bukti yang berhasil kami kumpulkan,” ujar Ika, Selasa, 13 Mei, melalui telpon salularnya.

Kuasa Hukumnya, Muhammad Arsyad Renrawan mengatakan dari bukti yang dikumpulkan pihaknya terkait dugaan kecurangan pemilu yang menyebabkan adanya perselisihan suara. Menuntut pembatalan keputusan KPU nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD,
DPRRI dan DPD dengan menggugat KPU Bulukumba, KPU Sinjai dan KPU Provinsi Sulsel. Namun secara garis besar bukti tersembut mengarah pada KPU Bulukumba.

“Terkhusus KPU Bulukumba yang sengaja membuat putusan dimana hasil rekapitulasi yang diumumkan tidak singkrong sehingga membuat pihak-pihak tertentu dirugikan termasuk Ika sendiri. Bukti pendukung kami, C1 plano hampir pada keseluruhan di Kabupaten Bulukumba yang dihilangkan ditingkat PPS hingga PPK kemudian datanya dirubah,” ungkap Arsyad.

BACA JUGA:   Cawapres pendamping Jokowi diumumkan Jumat 16 Mei 2014

Gugatan beberapa partai politik di Bulukumba tempo hari kepada Panwaslu yang berujung rekomendasi untuk membuka plano besar namun tidak diindahkan menjadi tanda tanya pihaknya. Penolakan KPU terhadap rekomendasi tersebut menjadi menimbulkan asumsi adanya kecurangan yang dilakukan KPU secara sengaja. “Kalau memang tidak ada permainan saya kira tidak sulit untuk membuka
plano besar ini. Tapi kita tunggu saja dipersidangan nanti, dengan bukti-bukti real yang kami miliki saya yakin bisa menyeret komisioner KPU yang bermain ke jeruji besi” tegasnya.

Tindakan KPU Bulukumba yang dianggap sengaja menghilangkan suara ataupun memindahkan suara dari partai ke partai lainnya adalah kecurangan luar biasa. Surat suara terpakai dengan jumlah suara sah
tidak singkrong. Dimana jumlah surat suara sah dengan suara suara terpakai lebih banyak. “Logika saja ini tidak masuk akal, KPU lupa rumusan cara berhitung. Tapi kecurangan ini kami pikir sudah direncanakan jauh hari karena cara penggelembungan suara sangat cantik. Mungkin KPU juga kurang komunikasi dengan KPPS dan PPK sehingga melihat secara detail diseluruh tingkatan semua salah, antara pemilih tambahan dan pemilih khusus sehingga sengaja diisi oleh beberapa pihak untuk mempersiapkan pelaksanaan kecurangan” tuturnya.

  • Whatsapp