Merampas kedaulatan hak politik rakyat

oleh

Oleh: BAHARUDIN SASO SIKKI,SH
Penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di DPR RI, menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat, terlebih daerah-daerah yang tak lama lagi akan melaksanakan Pilkada.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Sikap mayoritas partai politik di DPR RI, terutama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, mendukung mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD dikritik banyak pihak. Sikap partai politik yang mendukung gagasan ini sama saja dengan melakukan perampasan terhadap hak-hak politik rakyat. Jadi hak politik dan kebebasan rakyat dalam pemilu, khususnya pilkada itu jangan sampai dikembalikan ke DPRD. Sebab, langkah itu sama dengan merampas kedaulatan politik rakyat,

Kalau pilkada dipilih oleh DPRD nantinya, maka para bupati dan wali kota akan sibuk urus DPRD, dan tidak memperhatikan rakyat, karena kepala daerah itu merasa berhutang budi kepada DPRD yang telah memilihnya. Karena itu kepada partai politik maupun DPR RI yang sedang membahas RUU Pilkada sekarang ini untuk tidak melakukan langkah mundur. Mengenai alasan pemerintah bahwa pilkada langsung biayanya mahal, pemicu terjadi konflik horisontal, politik uang, korupsi, dan pasangan kepala daerah pecah kongsi di tengah jalan dan sebagainya hal ini sebagai kesimpulan yang mengada-ada. “Mengapa? Semua itu bisa diatur dengan regulasi dan sistem yang lebih baik, untuk meminimalisir dampak mudharat-negatif tersebut. Apalagi tidak ada bukti bahwa korupsi, konflik sosial, money politics, dan pecah kongsi itu akibat dipilih langsung oleh rakyat. Biaya pun, bisa ditekan lebih murah, jika misalnya untuk pembuatan baliho, iklan, dan atribut alat peraga kampanye lainnya termasuk kampanye terbuka, dan sosialisasi hanya dapat dilakukan dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Jadi, pasal-pasal itu yang harus direvisi dan membenahi sistem efisiensi pilkada, agar calon yang modal dan tidak punya modal mempunyai kesempatan yang sama dalam berpolitik. Kepala desa saja dipilih langsung, mengapa kepala daerah dipilih DPRD, padahal oleh DPRD itulah akan makin marak terjadinya politik transaksional yang lebih mahal.

Keuntungan pilkada langsung. oleh rakyat anggota DPR, DPRD, presiden, kepala daerah dan kepala desa, menunjukkan adanya konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mekanisme pemilihan pejabat pubik. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik untuk menuju pada kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki kedaulatan. Harapannya adalah setiap keputusan politik yang diambil oleh pejabat publik semata – mata untuk kepentingan rakyat. Pemilihan yang bebas dan adil adalah hal yang penting dalam menjamin “kesepakatan mereka yang diperintah ” sebagai fondasi politik demokratis. Mereka dengan serta merta menjadi instrumen baik untuk penyerahan kekuasaan dan legitimasi , karena pemilu yang tidak jujur bisa menimbulkan keraguan – keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan, keraguan tersebut akan mengurangi kecakapannya dalam memerintah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional. Dengan pemilihan secara langsung, rakyat lama kelamaan akan memahami tujuan untuk apa pemilihan diselenggarakan dengan demikian mereka akan semakin kritis dalam mempertaruhkan hak-haknya. Di sisi lain para calon yang kalah mau menerima kekalahan secara ikhlas. Begitu pula para pendukungnya dengan terbuka patuh kepada pemenang dengan mengakui hak mereka untuk berkuasa. Penerimaan semacam ini merupakan penyangga sistem politik yang stabil bagi bangsa Indonesia.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah. Calon yang ditetapkan oleh partai politik adalah mereka yang telah diseleksi oleh partai dan diperkirakan memenangkan persaingan untuk merebut suara rakyat. Jadi pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan seleksi kepemimpinan lokal yang ideal untuk mendapatkan sepasang gubernur, bupati dan walikota yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab. Seorang pejabat publik yang memperoleh dukungan luas dan kuat dari rakyat akan menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka tercapainya tujuan negara pada tingkat lokal. Mereka akan merasa terikat dengan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung dan periodik akan mengalami dinamika dalam kehidupan politik rakyat. Rakyat akan semakin rasional dalam menentukan pilihan sehingga tidak ada partai atau faksi dalam sebuah partai yang mempunyai jaminan untuk selamanya berkuasa atau mampu menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Mayoritas hari ini akan digantikan mayoritas esok hari. Bahkan partai yang mayoritas belum tentu mampu menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Ini adalah poin kunci dari teori demokrasi. Mayoritas adalah suatu yang berubah – ubah dan bersifat sementara. Artinya kemenangan ditentukan oleh rakyat dan rakyat menilai pejabat-pejabat terpilih sebagai agen mereka yang mendapatkan kewenangan untuk bertindak atas nama rakyat. Pemilihan secara langsung diharapkan para pejabat publik sebagai abdi rakyat bukan sebaliknya rakyat sebagai abdi pejabat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung akan memperkuat dan mengembangkan konsep check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan . Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kepala daerah akan bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPRD. Dengan demikian kedudukan kepala daerah kuat sebagai pejabat pelaksana kebijakan politik, oleh karena itu apabila posisi kepala daerah hasil pilihan rakyat didukung oleh DPRD yang aspiratif dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka konsep check and balances akan dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat paham terhadap kedaulatan. Dalam UU No 22 Th. 1999, disebutkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat diserahkan kepada lembaga perwakilan yaitu DPRD . Penyerahan kedaulatan seperti itu rasanya tidak dapat karena kedaulatan merupakan hak yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada lembaga manapun. Kedaulatan melekat pada rakyat yang sewaktu-waktu dapat dikontrol dan kemungkinan ditarik apabila dalam pelaksanaan kebijakan kepala daerah menyimpang dari yang diharapkan , oleh karena itu seharusnya tidak diserahkan kepada sebuah lembaga.

Penulis adalah pemerhati politik asal Kabupaten Jeneponto.

Iklan