Perpres Kawasan Borobudur dan Taman Nasional Gunung Merapi

  • Whatsapp

“Penataan ruang menjadi alat yang sangat penting untuk mencegah dampak pemanfaatan ruang dari kegiatan pembangunan yang masif, khususnya pada kawasan yang dilindungi dan perlu dibatasi perkembangannya, baik karena kondisi fisik wilayah maupun karena terdapat objek strategis yang perlu dijaga kelestariannya”.

Demikian keynote Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum M. Basuki Hadimuljono yang disampaikan oleh Direktur Penataan Ruang Nasional Budi Situmorang pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden No 58 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Yogyakarta (9/9).

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, Penetapan Kawasan Borobudur dan Sekitarnya menjadi warisan budaya dunia (world cultural heritage) oleh UNESCO memiliki arti penting bagi posisi Indonesia di dunia internasional sekaligus menjadi tantangan yang sangat besar untuk bisa melestarikan kawasan cagar budaya yang memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Kawasan Borobudur dan Sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial budaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

BACA JUGA:   Pipit Majalengka Turun Panggung Tadi Malam di Bintang Pantura, 20 Mei 2015

Pada kesempan yang sama Direktur Penataan Ruang Nasional Budi Situmorang mengungkapkan, muatan pengaturan yang ditekankan pada Peraturan Presiden ini adalah pengendalian pemanfaatan ruang (land use control), khususnya pada kawasan pelestarian utama (Subkawasan Pelestarian 1/SP 1) yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya.

Kenyataan yang marak terjadi belakangan ini adalah tingginya tekanan dari investor yang melihat potensi ekonomi yang sangat besar di kawasan ini. Sampai saat ini banyak diterima laporan dari Pemerintah Kabupaten Magelang bahwa sudah ada investor yang mengajukan pembangunan izin hotel bertaraf internasional di Kawasan Sub Pelestarian 1. Selain itu juga beraneka jenis investasi yang menggiurkan masyarakat dan menawarkan harga yang tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat memindahkan kepemilikan lahan kepada investor. “Hal ini sangat disayangkan apabila hak masyarakat atas lahan menjadi hilang, sedangkan apabila masyarakat dapat dilibatkan dan kawasan ini dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, maka dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyaraka”. Tegas Budi.

BACA JUGA:   Formasi CPNS Provinsi Riau 2014: D3 Keperawatan terbanyak

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi hal yang ditekankan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dimana kawasan tersebut letaknya berada di kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi dan termasuk dalam salah satu rangkaian gunung vulkanik yang berada pada gugusan cincin pasifik (ring of fire), yang merupakan pertemuan berbagai lempeng benua dan samudera serta patahan dan barisan gunung api.

Gunung Merapi sendiri merupakan satu dari 126 gunung api aktif di Indonesia yang paling aktif di Pulau Jawa dengan periode letusan antara 3-6 tahun atau 9-12 tahun untuk letusan besar. Letusan terbesar terakhir terjadi pada tahun 2010 lampau yang menghancurkan sejumlah desa di lereng Gunung Merapi dan menelan korban hingga 386 jiwa (BNPB: 2010).

Hal penting yang perlu dicermati adalah Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini menegaskan adanya pengembangan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana, penyesuaian pemanfaatan ruang berupa pembebasan zona terdampak langsung (L2) dari kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana alam geologi, serta adanya pengendalian yang tinggi pada kawasan rawan bencana alam geologi yang di dalamnya terdapat kantung (enclave) permukiman.
Lebih lanjut Budi mengungkapkan besar harapannya agar perangkat pengaturan di bidang penataan ruang ini juga dapat menciptakan ruang yang berkualitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung selaras dengan kondisi alam dan lingkungan hidup sekitar.

BACA JUGA:   Kini Nokia Lumia 630 bisa dipesan di Italia dan Australia, harga mulai Rp 2,3 juta

Sosialisasi Perpres ini diselenggarakan pada hari ini sampai tanggal 10 Sepetember 2014 dihadiri oleh Direktur Penataan Ruang Nasional Direktorat Jenderal penataan Ruang kementerian Pekerjaan Umum, Sekeretaris Daerah Provinsi Di Yogyakarta, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi, LSM serta tokoh masyarakat serta melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Candi Borobudur dan Taman Nasional Gunung Merapi. (PR/PU)

Pos terkait