BI dan Kemenkumham sepakat tingkatkan kemandirian napi

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

BERITABULUKUMBA.COM,JAKARTA – Bank Indonesia yang diwakili oleh Kepala Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Eni V. Panggabean dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham, Handoyo Sudradjat menyepakati kerjasama Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan bertempat di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.

Kesepakatan kerjasama yang disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pengembangan kapabilitas dan keterampilan untuk mendorong kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dengan memanfaatkan lahan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengembangan komoditi ketahanan pangan dan holtikultura penyumbang inflasi, atau komoditas lainnya yang dapat menunjang perekonomian daerah.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:   Dinas Kebudayaan Sambut Baik Perhatian BI Terhadap Museum Kota Makassar

“Kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersinggungan dengan aspek legal kenegaraan, namun diperluas hingga menyentuh warga masyarakat yang berada dalam binaan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu para narapidana dan klien pemasyarakatan, untuk membangun kemandirian dan meningkatkan inklusivitas dalam perekonomian,” demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo.

Kesepakatan kerjasama yang akan berlangsung hingga 31 Desember 2018 tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan teknis, berupa pelatihan dan/atau pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, bantuan sarana dan prasarana, serta bantuan terkait teknis produksi dan akses pemasaran.

BACA JUGA:   Ini Syarat Pendaftaran Pegawai BI (PCPM), Cek di pcpmbi.experd.com

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Kalimantan Barat dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak telah mengawali kerjasama peningkatan kemandirian narapidana tersebut. Program ini telah berjalan dengan baik, melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Dari pelatihan tersebut, para narapidana telah mampu membuat demplot budidaya bawang merah yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi di Kalimantan Barat. Bahkan, produk tikar dari kayu yang dihasilkan oleh Narapidana di Kelas II A Pontianak telah menembus pasar ekspor.

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilannya telah mengembangkan berbagai klaster dan mulai tahun 2014 difokuskan pada komoditas pangan yang dapat mendukung pengendalian inflasi yaitu padi, cabai merah, daging sapi, bawang merah dan bawang putih, yang disebut klaster ketahanan pangan. Sebanyak 40 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah terlibat dalam pengembangan klaster ketahanan pangan bekerjasama dengan Pemda dan stakeholder setempat. Mulai tahun ini BI bekerjasama dengan Kemenkumham melakukan pemberdayaan narapidana dan klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Badan Pemasyarakatan, antara lain dengan memanfaatkan lahan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengembangan komoditi ketahanan pangan.

BACA JUGA:   Dinas Kebudayaan Sambut Baik Perhatian BI Terhadap Museum Kota Makassar

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan implementasi pelaksanaan program oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan di daerah. (PR/Humas)

Pos terkait