Ini dampak Pilkada DPRD menurut Kopel Bulukumba

  • Whatsapp

BERITABULUKUMBA.COM – Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada terus menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Sejumlah elemen di Kabupaten Bulukumba dengan tegas menolak RUU yang berisi amanah Pilkada oleh DPRD.

Lalu bagaimana tanggapan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba soal itu. Kordinator Kopel Bulukumba, Makmur Masda menilai pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) melalui DPRD akan membuat kembalinya masa orde baru. Menurutnya hal itu merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Amanah undang-undang, pemimpin dipilih oleh rakyat. Sedangkan tugas utama anggota DPRD sebagai pengawasan terhadap legislator,”kata Makmur saat ditemui BeritaBulukumba.com belum lama ini.

Disamping itu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Bisa jadi pemilihan kepala daerah, seperti bupati, lebih dari satu kali. “Dampaknya pada efektivitas periode masa jabatan bisa tidak maksimal. Jika legislator menolak pertanggung jawaban Bupati, maka akan dilakukan pemilihan ulang lagi,”katanya.

BACA JUGA:   Kalla siapkan beasiswa bagi mahasiswa Sulsel di 5 PTN

Sementara itu, polemik pengesahan RUU terus mendapat penolakan dari sejumlah elemen mahasiswa. Sinyalemen Presiden SBY yang menolak pilkada oleh DPRD semakin memberatkan barisan Merah Putih di DPR ‘menggolkan’ RUU tersebut.

Pos terkait