Gempur tolak keras RUU Pilkada oleh DPRD

  • Whatsapp

JENEPONTO-Salah satu anggota generasi penyelamat uang rakyat (Gempur), kabupaten Jeneponto yakni Ronal Efendi, menolak keras adanya rancangan undang undang baru, dimana anggota DPRD yang harus memilih kepala daerah dan menghilangkan hak rakyat dalam menentukan hak pilihnya memilih kepala daerah yang cocok.

“Jika undang undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, hanya akan menghasilkan bebarapa keuntungan dan kerugian sebagai rakyat indonesia,”katanya.

Keuntungan kita, lanjutnya, jika rakyat tidak akan menjadi lagi korban dari politik yang terjadi dan rakyat akan lebih tenang serta struktural ketahanan pemerintahan akan lebih aman dan kondusif, sebab tidak ada lagi gesekan antara para rakyat dan itu termaktum dalam pancasila pada poin ke 4.

BACA JUGA:   Kini Nokia Lumia 630 bisa dipesan di Italia dan Australia, harga mulai Rp 2,3 juta

“Sedangkan kerugian kita adalah rakyat tdak bisa memilih pemerintah sesuai dengan harapan rakyat dan rakyat tak bisa menunjuk pemerintahnya dengan sebatang paku tapi harus lewat DPRD sehingga kursi di dewan semakin panas dan akan mengakibatkan jual beli suara di dewan lebih meningkat dan tak memperdulikan rakyat serta mencederai kata Demokrasi.”tegas Ronal.

Dia juga menambahkan, pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat akan lebih menghasilkan pemimpin yang berkualitas dibandingkan dipilih melalui oleh anggota DPRD dengan sarat jual beli suara.”Menurut saya adalah Lebih baik kita menjunjung tinggi kata demokrasi biarkanlah rakyat yang menentukan nasib suatu bangsa.”Ujarnya.

Bahkan jika Rancangan UU pilkada disahkan dan anggota DPRD yang memilih kepala Daerah maka sebagai anggota Gempur akan tetap menolak dan menentang segala keputusan tewrsebut demi kemerdekaan demokrasi rakyat. “Saya salah satu yang menantang, keputusan itu karena tidak sesuai dengan dasar Demokrasi dan kemauan Rakyat. Perlu dipahami kalau rakyat bersatu maka insya Allah apapun itu bisa terjadi, bahwa ketika dewan yang menentukan nasib suatu daerah apakah itu akan menentukan kesejehteraan rakyat, sehingga Saya pribadi tidak mau dijajah oleh anggota dewan dengan sebagai malaikat hadir untuk menentukan nasib daerah padahal rakyatlah yang menjadi jajahan dari pada penguasa itu bukan anggota dewan ketika penguasa yang dipilih dewan malakukan kebijakan yang salah katanya.

BACA JUGA:   Kopel Bulukumba: DPRD Harus Kawal Rekomendasi KASN

Kasrar Jeneponto

Pos terkait