Ini pernyataan sikap FPR Bulukumba di Hari Tani 54

oleh -

BULUKUMBA,- Peringatan hari tani kembali diwarnai aksi unjuk rasa di Kabupaten Bulukumba. Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD.

Pada hari tani 54 yang jatuh 22 September 2014, PFR menyebut sebagai momentum kampanye kaum tani secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum yang selama ini tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber-sumber agraria yang di dalamnya mencakup pertanian, sumber daya alam, kehutanan hingga perikanan dan kelautan. Isu perampasan tanah dan hak demokrasi menjadi seruan utama aksi yang diikuti para buruh dan petani itu.

“Hentikan perampasan dan monopoli tanah bagi perkebunan besar, taman nasional, pertambangan dan infrastruktur,”kata Rudy, kordinator aksi. Selain itu, aksi ini juga mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang merugikan masyarakat. Seperti penaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Loading...

Berikut isi Kampanye Nasional FPR Bulukumba menyambut Hari Tani Nasional Ke 54 yang diterima redaksi PFR.

Demokrasi merupakan isu yang tidak pernah habis, selain itu demokrasi juga beririsan dengan masalah kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat di sebuah negara. Begitu juga dengan Indonesia yang sedang membangun demokrasi dan terus berupaya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat secara adil dan merata. Dalam beberapa waktu ke belakang sudah banyak perkembangan dan isu menyangkut demokrasi yang menyita perhatian dan energi dari rakyat, terutama pemilu dan berbagai macam peristiwa sebelum dan sesudah pemilu, terutama bagaimana kemenangan Jokowi-JK harus melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pasangan Prabowo-Hatta menggugat kemenangan suara Jokowi-JK.

Kemudian perkembangan terdekat yang patut menjadi perhatian adalah momentum untuk terus menjaga perkembangan demokrasi agar terus melibatkan atau memberi ruang bagi partisipasi rakyat. Dalam bulan ini paling tidak terdapat dua ruang untuk menunjukan eksistensi rakyat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pertama adalah momentum Hari Tani Nasional (HTN) tanggal 24 September 2014 dan yang kedua adalah RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September 2014. Kedua ruang tersebut sangat penting dan memiliki kesalinghubungan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hari Tani Nasional ke 54 merupakan momentum kampanye penting bagi kaum tani secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum yang selama ini tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber-sumber agraria yang di dalamnya mencakup pertanian, sumber daya alam, kehutanan hingga perikanan dan kelautan. Liberalisasi sumber daya alam membuat kesengsaraan yang luas bagi kaum tani dan rakyat di pedesaan, akibat ekspansi modal raksasa yang menyingkirkan mereka dari tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan.

Akibatnya adalah besarnya konflik agraria di Indonesia yang melibatkan kaum tani di satu sisi melawan perkebunan besar, pertambangan bahkan perusahaan swasta.Sudah tentu demokrasi di Indonesia tidak akan tercapai tanpa melibatkan seluruh rakyat, terutama kaum tani yang merupakan jumlah terbesar di Indonesia. Keadilan demokratis bagi rakyat tentu merupakan tuntutan mutlak dengan mensyaratkan kedaulatan kaum tani dan rakyat Indonesia atas tanah dan kehidupan diatasnya. Jika tidak, maka demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan landasan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat seperti yang selama ini masih menjadi salah satu problem besar demokrasi di Indonesia. Hari Tani Nasional ke 54 juga menjadi momentum yang istimewa bagi rakyat untuk terus memberikan energi bagi perjuangan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber agraria, melawan monopoli tanah, monopoli sarana dan hasil produksi pertanian terutama diwaktu penghujung pemerintahan SBY dan menjelang kenaikan rejim Jokowi-JK.

Konflik Agraria di Kabupaten Bulukumba

PT. Lonsum Tbk saat ini menguasai lahan seluas 5.784,54 Ha, penguasaan dan monopoli lahan ini dilakukan dengan cara merampas tanah milik masyarakat (wilayah adat kajang dan petani) seluas 2.183,40 Ha dan tanah masyarakat adat jawi-jawi (Bulukumpa Toa) seluas 254,45 Ha sehingga melahirkan konflik agraria yang berkepanjangan. Sementara penguasaan dan monopoli lahan yang dilakukan oleh PT. Lonsum Tbk saat ini semata mata dimaksudkan untuk mengeruk bahan mentah dan hasil produksinya berorientasi ekspor tapi bukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Bulukumba, melainkan untuk kepentingan pasar internasional yang telah dikuasai oleh imperialis. Sedangkan nasib masyarakat (kaum tani dan kaum adat) sendiri terampas dan terusir dari tanah airnya tanpa perlindungan, semakin miskin dan tertindas sebagai buruh-tani, buruh-kebun, menjadi kuli di negeri sendiri yang subur dan kaya-raya ini, bahkan menjadi kuli di negeri orang , mereka seperti layaknya barang dagangan, menjadi komoditas ekspor buruh murah yang tak ada bedanya dengan perbudakan modern.
Rencana pembangunan Proyek Waterfront City oleh pemerintah Kab. Bulukumba justru merupakan pemicu awal terjadinya konflik agraria (perikanan dan kelautan) wilayah pesisir yang melibatkan Rakyat Bulukumba (nelayan tradisional dan petani rumput laut) melawan kebijakan pemerintah Kab. Bulukumba dalam pengelolaan wilayah pesisir dalam bentuk reklamasi pantai, proyek ini justru akan merampas hak kelolah dan mata pencaharian nelayan dan petani rumput laut. Pada dasarnya, pembangunan proyek Waterfront City atau rencana pembangunan kawasan pesisir pantai merpati dan pantai situbaru di Kabupaten Bulukumba saat ini merupakan proyek yang hanya akan menguntungkan korporasi dan mengorbankan kepentingan rakyat (nelayan dan petani rumput laut) dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Skema yang digunakan pada umumnya adalah reklamasi pantai dan laut. Sebagai contoh, pembangunan kawasan pesisir Makassar (losari), rencana reklamasi teluk benoa di bali, dan reklamasi teluk palu di Sulawesi Tengah. Jika diperhatikan dengan baik, skema reklamasi ini menggunakan label jualan yang berbeda-beda, seperti revitalisasi kawasan pesisir, normalisasi kawasan pesisir, dan pengembangan wilayah kota.

Namun, hakikatnya adalah pengembangan bisnis di kawasan pesisir melalui penimbunan laut. Sehingga proyek ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan reklamasi laut yang ada di daerah lain seperti yang disebutkan diatas. Proyek ini dijalankan dengan dalih pengembangan wilayah kota modern untuk perumahan, perkantoran, dan kawasan bisnis di Kab. Bulukumba dan ada sekitar 500 KK petani rumput laut yang akan kehilangan mata pencaharian (terdampak langsung) apabila pembangunan Waterfront City dilanjutkan, ini belum termasuk nelayan tradisional.

Hari Tani Nasional 2014 menjadi momentum penting untuk mengingatkan pemerintah Bulukumba, bahwa demokrasi tidaklah menghasilkan apapun jika tanpa keadilan dan kesejahteraan, terutama kaum tani dan nelayan yang merupakan jumlah terbesar di Indonesia. Keadilan demokratis bagi rakyat tentu merupakan tuntutan mutlak dengan mensyaratkan kedaulatan kaum tani dan rakyat Indonesia atas tanah dan kehidupan diatasnya. Jika tidak, maka demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan landasan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat seperti yang selama ini masih menjadi salah satu problem besar demokrasi di Indonesia. Selain itu, demokrasi Indonesia juga menghadapi ancaman dengan keberadaan RUU Pilkada yang saat ini sedang diajukan di parlemen. RUU Pilkada akan mengembalikan pemilihan dan penetapan kepala daerah kembali ke tangan DPRD, dengan alasan terlalu memboroskan anggaran daerah, selain itu demokrasi sekarang juga dianggap terlalu liberal. Kemunculan RUU Pilkada justru merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia, dengan menyerang pemilihan langsung yang merupakan dasar utama dari kesadaran politik rakyat yang sedang dibangun dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Mengembalikan pemilihan dan penetapan kepala daerah kembali kepada DPRD merupakan langkah mundur dan memberikan ruang terbuka bagi menguatnya kembali oligarkhi kekuasaan atas dasar kesepakatan antar partai politik. Hal tersebut tentu akan kembali mengkebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Partisipasi rakyat jauh lebih penting dari sekedar perhitungan biaya, apalagi selama ini pemilukada memakan anggaran kurang dari satu (1) persen dari APBD di masing-masing daerah. Selain itu alasan bahwa demokrasi saat ini sudah terlalu liberal sama sekali tidak kuat jika disandingkan dengan kenyataan bahwa rakyat Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan 32 tahun hidup dalam oligarkhi kekuasaan orde baru yang salah satu cirinya justru mirip dengan isi RUU Pilkada ini terutama dalam pemilihan dan penetapan eksekutif yang dilakukan oleh parlemen. Kebebasan rakyat dalam pemilihan langsung saat ini bukan sebuah capaian yang mudah bahkan membutuhkan perjuangan panjang yang berpuncak pada perjuangan demokratis 1998, yang tentusangat ironis jika kembali lagi ke sistem dan gaya lama.
Untuk itu, momentum Hari Tani Nasional ke 54 tahun 2014 menjadi sangat penting untuk mengingatkan pemerintahan Kab. Bulukumba, bahwa demokrasi tidaklah menghasilkan apapun jika rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber-sumber agraria yang meliputi (pertanian, sumber daya alam, kehutanan hingga perikanan dan kelautan). Sehingga perjuangan hak-hak demokratis rakyat menjadi perhatian bagi kami Front Perjuangan Rakyat Bulukumba (FPR Bulukumba) dan secara serentak dengan suara dan sikap yang sama kami, Menuntut:
1. Laksanakan Program Land-reform:
a. Hentikan perampasan dan monopoli tanah bagi perkebunan besar, taman nasional, pertambangan dan infrastruktur.
b. Bagikan tanah untuk buruh tani dan tani miskin.
c. Naikkan upah buruh-tani.
d. Turunkan riba hutang bagi modal usaha tani.
e. Turunkan harga-harga sarana produksi pertanian: bibit, pupuk, dan obat-obatan.
f. Bangun dan perbaiki irigasi yang rusak.
g. Bangun Industri Nasional untuk menyediakan teknologi pertanian.
h. Naikkan harga hasil produk pertanian.
i. Batalkan seluruh perjanjian liberalisasi sektor pertanian yang telah terbukti merugikan kaum tani Indonesia.
2. Selesaikan seluruh konflik agraria antara Masyarakat Bulukumba vs PT. Lonsum. Tbk.
3. Keluarkan seluruh tanah rakyat yang telah diverifikasi lapangan dari obyek HGU PT. Lonsum, Tbk.
4. Hentikan pembangunan Proyek Waterfront City.
5. Hentikan kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap rakyat.
6. Hentikan pemberangusan serikat dan pelarangan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Bentuk Kementerian Agraria yang berwenang mengatur masalah pertanahan, menyelesaikan sengketa agraria dan menjalankan program Landreform sejati.
8. Menuntut DPRD Bulukumba untuk membentuk Komisi Bidang Pertanahan dan Sumber Kekayaan Alam yang mengontrol pelaksanaan program Landreform.
9. Tolak pengesahan RUU Pilkada Tidak Langsung karena akan merampas kedaulatan suara rakyat.
10. Tolak rencana kenaikan harga BBM serta tolak pencabutan subsidi energi dan kenaikan Tarif Dasar Listrik serta Gas-Elpiji.
11. Tarik seluruh anggota brimob dari PT. Lonsum, Tbk.
Bulukumba , 17 September 2014
(PR)