Pengesahan RUU Pilkada banjir petisi penolakan

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

JAKARTA, BB – Hasil keputusan sidang paripurna DPR yang mengesahkan UU Pilkada menuai banyak kecaman dari publik. Bukan hanya di dunia maya, di dunia nyata setidaknya sudah ada lima petisi yang menharapkan agar UU Pilkada dibatalkan.

Masyarakat menilai, UU Pilkada tersebut telah merampas hak demokrasi rakyat. Dan tentu saja hal ini membuat kita kembali ke masa lalu pada jaman ‘Orde baru’. Tak ingin haknya dirampas, masyarakat pun ramai-ramai menggalang dukungan lewat petisi agar UU ini bisa segera dibawa ke MK.

Bacaan Lainnya

Semua petisi berisi ajakan menggugat UU Pilkada via DPRD ini, seperti: ‘Membatalkan UU Pilkada’, ‘Membatalkan UU Pilkada oleh DPRD’, ‘TOLAK UU PILKADA DIPILIH DPRD DAN TETAP PILIHAN LANGSUNG OLEH RAKYAT’, ‘Batalkan UU Pilkada oleh DPRD’, dan ‘PETISI GUGAT UU PILKADA KE MK’ seperti penelusuran DetikNews di Change.org.

Petisi yang paling banyak diteken adalah ‘Membatalkan UU Pilkada oleh DPRD’. Petisi yang dibuat oleh Suparman Manik ini sudah berhasil mendulang 18.697 tanda tangan.

Para penandatangan rata-rata berpendapat jika rakyat adalah pemilik mandat sesungguhnya dalam sebuah pemilihan. Dan warga menolak keras jika hak mereka digantikan oleh anggota DPRD.