Kopel nilai tatib DPRD Bulukumba kemunduran Demokrasi

Bulukumba,BB – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Kabupaten Bulukumba menilai rancangan (draft) Tata Tertib (Tatib) DPRD Bulukumba Periode 2014-2019 adalah sebuah kemunduran Demokrasi Indonesia. Penilaian ini bukan tanpa alasan, pasalnya dalam draft tatib ada beberapa pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari hasil analisis Kopel yang disampaikan kepada DPRD, Selasa (21/10/14) pagi tadi ada 14 pengaturan yang menjadi sorotan Kopel. Sifat dan tata cara rapat DPRD yang dinilai memundurkan proses demokrasi, hal ini terlihat dalam terlihat dalam draft Tatib yang mengatur tentang Rapat tertutup. selain itu dalam tata cara Rapat juga dinilai sama dengan adanya pasal yang mengatur peserta dari wartawan, peninjau dan masyarakat yang akan ikut menyaksikan rapat harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan.

“Rapat tertutup kami menialai ini sebuah

Iklan Iklan
kemunduran demokrasi, karena sangat jelas dalam UU KIP apa saja item atau materi rapat yang harus tertutup bukan pada siapa yang mengadakan rapat misalnya alat kelengkapan” Ungkap Jafar, Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil Kopel Bulukumba di depan anggota DPRD yang ikut menerima rombongan Kopel.

“Selain itu, persetujuan pimpinan untuk wartawan yang akan meliput atau menyaksikan rapat ini memeri ruang bagi DPRD untuk melarang orang, sehingga kita berharap kata persetujuan itu di ada dalam Tatib ini” Tambahnya. DPRD melalui pimpinan dalam kesempatan ini mengatakan akan menindaklanjutti apa yang menjadi masukan Kopel dan akan dibahas dalam rapat pleno dalam waktu dekat. Pada dasarnya semua anggota DPRD yang hadir sepakat dengan usulan dan catatan kritis Kopel terkait Tatib ini karena menurutnya ini demi penguatan tugas dan fungsi DPRD ke depan. (PR)

DPRD Kopel

Penulis: 
    author

    Posting Terkait