Tatib rapat tertutup DPRD Bulukumba keliru

oleh

BULUKUMBA,BB – Pembahasan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bulukumba saat ini memasuki tahap akhir untuk di tetapkan.
Namun DPRD dinilai keliru dalam menyusun Tatib dengan memasukkan beberapa pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kekeliruan itu terlihat dengan menjadikannya PP 16/2010 sebagai rujukan utama dan bahkan hampir semua pasal dalam tatib bersal dari PP tersebut.

Sementara PP 16 yang dijadikan rujukan itu merupakan turunan dari UU MD3 2009 yang saat ini sudah tidak berlaku dengan karena adanya UU MD3 yang baru (UU 17/2014). Olehnya itu, menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan Tatib merupakan sebuah kekeliruan.
Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar mengatakan dengan menjadikan rapat alat kelengkapan DPRD sebagai rapat tertutup ini menutup ruang publik atau kelompok Masyarakat Sipil untuk memantau aktifitas DPRD dalam rapat-rapat terutama rapat yang berkaitan dengan anggaran.

“Betul ada edaran Mendagri terkait penyususnan Tatib DPRD. Tapi di edaran itu menjelaskan bahwa PP 16 bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya” tegas Jafar. Menurutnya, Peraturan di atas PP itu adalah UU. Sehingga PP 16 bertentangan dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Rapat tertutup yang bukan kerena isi atau materi rapat sebagaimana diatur dalam UU KIP itu adalah pelanggaran demokrasi” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Tomy Satria mengatakan bahwa prinsip penyusunan Tatib DPRD Bulukumba dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pimpinan sementara bersama sekwan telah melakukan konsultasi ke biro hukum Provinsi. Dari hasil konsultasi ini dikuatkan oleh surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menyebut bahwa acuan penysunan Tatib adalah UU 17/2014. Karena UU ini belum ada PPnya maka Kemendagri menyebutkan PP 16 tetap dijadikan rujukan selama tidak bertentangan dengan UU 17/2014. (PR)