Besok Ribuan Massa Kepung Istana Negara, BPN dan Kemenhan

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

JAKARTA,BB – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat rencananya menggelar unjuk rasa menolak perampasan tanah Selasa 4 Juni 2013.

Massa dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), YLBHI, LBH Jakarta, Sawit Watch, JKPP, WALHI, FMN, GSBI dan lainnya itu menargetkan aksi di Istana Negara, kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) RI dan Kemenhan.

Menurut rilis yang diterima redaksi[at]beritabulukumba.com, mereka akan mendesak penuntasan beberapa kasus dugaan perampasan dan monopoli tanah seperti kasus Rumpin Bogor antara Masyarakat Desa Sukamulya dengan TNI AU yang sudah mengadakan verifikasi antara masyarakat dan pihak TNI AU.

Kemudian kasus Buol antara petani dengan PT Hardaya Inti Plantations (HIP) milik terpidana korupsi kasus Buol Hartati Murdaya.

BACA JUGA:   Pendemo dan Anggota Dewan Saling Tampar

Termasuk kasus Bulukumba antar masyarakat suku adat Kajang dengan PT. London Sumatera (LONSUM), kasus Takalar antara PTPN dengan petani Takalar, kasus Hambalang antara petani Desa Hambalang dengan PT Buana Estate milik Probo Soetedjo, Tajur halang antara petani dengan PT BSS milik Switeng, Pangalengan Bandung antara petani dengan PDAP.

“Khusus di BPN, mereka menuntut agar segera melakukan peninjauan ulang (Moratorium) atas pemberian Hak Guna Usaha (HGU)/ HGB bagi perusahaan yang diduga melakukan perampasan tanah serta mengembalikan tanah-tanah yang sudah dirampas,”kata Kordinator Aksi, Muh Ali.

Selain itu mereka meminta agar segera melakukan sertifikasi atas tanah-tanah yang dikelola oleh masyarakat seperti di Rumpin, Hambalang, Tajur Halang, Pangalengan.

BACA JUGA:   Mobil Tangki BBM Tujuan Bulukumba Dirusak Mahasiswa Makassar

Sementara di Kementrian Pertahanan secara khusus aksi ini akan menuntut Menteri Pertahanan agar mencabut registrasi atas 1000 Ha tanah warga Rumpin dalam IKN dengan nomor register 50503007 dan 50503008 serta menolak keterlibatan dan penggunaan aparat TNI dalam konflik agrarian.

Laporan: Cr11/MJ