SUMENAP,BB – Gara-gara salah memilih media promosi, Humas Pemkab Sumenep didemo wartawan. Puluhan wartawan meminta agar anggaran iklan dibagi merata untuk dijadikan media partner.
Wartawan mempertanyakan penggunaan dana iklan sebesar Rp400 juta lebih yang dinilai kurang transparan. “Selama saya bertugas disini tidak pernah mendapatkan iklan dari Humas Pemkab,” kata salah seorang wartawan, Busri Thoha di ruang Kabag Humas Pemkab Sumenep.
Hal serupa juga disampaikan, Temmy Andani. “Saya tidak pernah dapat juga,” ujarnya. Sementara, salah seorang pemilik media, Roni Hartono menilai pihak Humas tidak mempunyai patokan khusus dalam regulasi iklan. “Siapa yang dekat baru dapat iklan. Dasarnya seperti pertemanan, bukan mengutamakan medianya apa dan hasil karyanya seperti apa?,” ujarnya.
Bahkan yang lebih menyakitkan ketika harus ‘ngemis’ atau ‘menggertak’ untuk mendapatkan iklan. “Lalu, istilah kemitraan antara wartawan dengan pemkab itu kayak apa?. Humas seperti tidak paham media,” tudingnya. Yang lebih disesalkan lagi, katanya, Humas kurang paham soal IT, sehingga kurang mempunyai kemampuan mendeteksi media, khususnya media online.
“Lucunya lagi, berita yang diposting di online sekarang, baru besok bahkan tak terbaca oleh google. Tapi lancar mendapatkan iklan setiap bulan. Lalu, ukurannya apa kok bisa dapat iklan dari Humas,” ungkapnya penuh heran. Ia pun menengarahi ada monopoli dana iklan, sehingga media yang tidak sering mendatangi Kabag Humas tidak mendapatkan anggaran.
“Seharusnya berdasarkan asas keadilan. Adil bukan berarti sama. Kalau cetak pada oplah, online pada visitor dan radio pada jangkauan. Ini tidak dilakukan,” tudingnya. Roni mendesak, agar Humas Pemkab mempunyai regulasi yang jelas dalam pembagian dana iklan. “Apa salahnya dibagikan secara profesional dan proporsional. Kan bukan uang pribadi kabag humas,” tegasnya dengan dana geram.
Sementara, Kabag Humas Pemkab Sumenep, Didik Suyuti mengakui jika belum ada tenaga yang cukup mampu dibidang IT. “Kami terus berbenah. Nilai anggaran pun akan terus ditambah. Hal ini sudah dibicarakan dengan SKPD lain. Bahkan, dengan Wakil Bupati,” dalihnya.
Didik membantah jika pembagian dana iklan itu tidak berdasarkan regulasi, seperti oplah, visitor maupun jaungkauan untuk radio. “Kami sudah lakukan, tapi terus terang kami terus berbenah. Dan kedatangan teman-teman media adalah masukan berharga bagi kami,” tandasnya.(Hartono/Portalmadura.com)
Komentar