BKN: Perlu Formula Baru Bagi PNS Hentikan KKN

oleh

herman-bkn
JAKARTA,BBOnews.com — Kepada seluruh Instansi Pusat dan Daerah agar segera menghentikan praktik pungutan liar (pungli). Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo, sesaat setelah Polisi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Terkait OTT tersebut, Jokowi, sapaan akrabnya, bahkan langsung memerintahkan pejabat terkait untuk langsung memecat pihak-pihak yang diduga terlibat. “Dan saya perlu peringatkan seluruh lembaga, seluruh instansi mulai sekarang ini, mulai stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat. Stop, hentikan,” tegas Jokowi.

Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenhub tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak. Salah satunya Badan Kepegawaian Negara

Iklan
(BKN), Instansi penyelenggara manajemen PNS sesuai amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Herman mengaku prihatin terhadap kejadian tersebut.

Herman berharap kejadian seperti itu tidak terulang dan dijadikan pelajaran bagi PNS manapun. “Sangat disayangkan (OTT) itu terjadi. Semoga seluruh PNS bisa belajar dari hal tersebut. Bekerja sesuai koridor dan aturan yang ada,” ucap Herman. Herman melanjutkan, sebagai Instansi penyelenggara manajemen PNS, BKN wajib memastikan seluruh PNS berkinerja dengan baik, termasuk menghentikan perilaku PNS yang kerap melakukan pelanggaran disiplin.

“Perlu dirancang formula baru guna hentikan perilaku KKN bagi seluruh PNS,” tandasnya. (Berry/PR)

Iklan