Perda Hutan Adat Ammatoa Segera Rampung

oleh

BULUKUMBA,BB – Warga di kawasan adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulsel menuntut kawasan hutan yang ada di wilayahnya seluas 331,1 hektar menjadi hutan adat.

Namun, tuntutan warga adat Ammatoa itu belum bisa dipenuhi karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal itu.

Loading...

Selama ini, hutan seluas 331 lebih hektar di kawasan adat Ammatoa Kajang itu, diakui hanya sebagai hutan produksi terbatas, bukan hutan adat. Pengakuan sebagai hutan produksi terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kini menyiapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Bulukumba.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bulukumba, Nur Jalil, mengaku  pihaknya telah mendorong Ranperda Pengakuan Masyarakay Adat Ammatoa Kajang melalui program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2013 ini.

Ranperda tentang pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang akan disiapkan dan tinggal menunggu untuk disampaikan ke DPRD Bulukumba.

Rencana tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 67  menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pengambilan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Pengakuan Kabag Hukum Bulukumba, Nur Jalil, disampaikan di acara diskusi publik di kawasan adat Ammatoa, di Desa Tanah Toa, Kajang, tepatnya di rumah pertemuan masyarakat kawasan adat Ammatoa, Senin 17 Juni 2013.

Diskusi publik yang dibuka Wakil Bupati Bulukumba, H Syamsuddin, diprakarsai Tujuh jurnalis dari sejumlah media lokal dan nasional. Diskusi Tujuh jurnalis soal pengakuan terhadap masyarakat adat Ammatoa, Kajang, difasilitasi oleh World  Agro Forestry Centre (Agfor) Indonesia.

Diskusi publik tersebut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba, Taufiq SH dan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba, Ir Misbawati, serta jajaran pemangku adat Ammato, termasuk Camat Kajang A Buyung Saputra.

Kades Tanah Toa, Kajang, Sultan, mengakui tradisi pengelolaan hutan di kawasan adat Ammatoa Kajang, sudah ada sejak lama. Dengan adanya Perda, maka, kawasan hutan akan diselamatkan dari perambahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dirinya berharap setelah ada perda yang mengatur dan menguatkannya maka hutan tersebut dikelola sesuai dengan aturan di kawasan adat Ammatoa itu sendiri.

Agus dari Agfor Indonesia, mengatakan setelah melakukan penelitian di beberapa tempat, justru kita harus berterimakasih kepada masyarakat adat Ammatoa Kajang yang telah memberikan pembelajaran terkait dengan keseimbangan alam. Masyarakat ada Ammatoa Kajang memberikan pelajaran dalam hal pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, dengan regulasi (Perda) yang akan didorong ke DPRD Bulukumba, maka, itu akan melindungi kawasan adat Ammatoa Kajang dari krisis dan gempuran budaya dari luar.

Wakil Bupati H Syamsuddin, memastikan Pemkab Bulukumba akan mendorong Ranperda pengakuan terhadap msayarakat adat, sehingga hutan adat Ammatoa Kajang bisa diakui sebagai hutan adat, bukan hutan produksi terbatas. Untuk mengakui hutan seluas 331 hektar sebagai hutan adat adalah dengan memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Ammatoa Kajang, sehingga itulah fungsi pemerintah dalam melestarikan budaya adat tersebut

Pakar Kehutanan Unhas, DR Azhar, mengatakan masyarakat adat Ammatoa Kajang sudah memenuhi syarat untuk diakui sebagai kawasan adat. Azhar menyebut ada beberapa alasan, diantaranya sudah ada paguyuban, ada struktur dan pranata sosial, serta sudah ada aturan dan sanksi yang telah berlaku sejak lama.

Pakar Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Azhar, telah melakukan penelitian dan pendampingan di kawasan adat Ammatoa Kajang, sejak tahun 2008.

Laporan: Cr12/SP

Loading...