Peringati Hari Tani Nasional, AGRA Tuntut Pengembalian Lahan

  • Whatsapp

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Pada momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang ke – 57 ratusan masyarakat yang didampingi oleh berbagai LSM seperti FPR Bulukumba, AGRA Bulukumba, Pejuang Rakyat Tahura, Serikat Nelayan Bulukumba, Kelompok Nelayan Kassi dan berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi demo di Kantor Bupati, Senin 25 September 2017, peserta aksi menuntut pengembalian tanah rakyat yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum.

Ketua AGRA Bulukumba, Rudy Njet menuturkan bahwa aksi hari ini adalah menuntut Pemda Bulukumba agar serius menangani isu krusial tentang perampasan tanah milik masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Ada 2.500 hektar lebih tanah masyarakat Kajang yang masuk dalam pemetaan lahan PT. Lonsum yang luasnya 5.784 hektar, jadi hampir setengah wilayah PT. Lonsum yang merupakan hak dari masyarakat kita dan itu harus dikembalikan, dan kami punya bukti kuat dari Tim Verifikasi yang telah di bentuk Pemda dan pihak terkait beberapa saat lalu namun belum ada tindak lanjutnya maka hari ini kami dengan tegas menuntut Pemkab Bulukumba untuk mengaktifkan kembali Tim Verifikasi dan menindak lanjuti temuan sebelumnya” Ujar Rudy Njet.

Ketua Agra, Rudy Njet saat menyampaikan orasinya di Kantor Bupati Bulukumba (Senin, 25/09/2017)

Selain masalah PT. Lonsum, peserta aksi juga menuntut pengusutan adanya temuan indikasi penjualan lahan Tahura Bontobahari sebanyak 41 hektar yang terjual dengan nilai 6 Milyar Rupiah.

“Ada temuan dari kawan kawan kami di Tahura Bontobahari, bahwa disana telah terjadi jual beli tanah seluas 41 hektar dengan nilai transaksi 6 milyar rupiah ke investor Surabaya untuk lahan tambak” Tambah Rudy Njet.

Bupati Bulukumba, A.M. Sukri Sappewali dan Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Misbawati A. Wawo yang menemui perserta aksi akan segera menyelesaikan tuntutan dari para peserta aksi dan melakukan penyelidikan terhadap isu penjualan lahan yang terjadi di Tahura Bontobahari.

“Segera saya akan bertemu kembali dengan manajemen PT. Lonsum untuk membicarakan masalah ini, kasih saya bukti lengkapnya, nanti saya perjuangkan lahan kita semua untuk dikembalikan. Posisi Pemda adalah untuk kesejahteraan rakyat, namun kalo mereka tidak bisa membantu Pemda dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tahun depan kalo habis kontraknya kita tidak usah perpanjang” Tegas Andi Sukri.

Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba menemui peserta aksi (Senin,25/09/2017)

Senada dengan Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menuturkan bahwa di Tahun Anggaran (TA) 2017 Pemda Bulukumba sudah meminta untuk dilakukan Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK) Bulukumba.

“Kami sudah usulkan bahwa luasan Tahura yang kurang lebih 2.000 hektar untuk diverifikasi oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah 2.000 hektar ini sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Pemda Bulukumba melalui Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan akan melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait luasan wilayah Tahura lebih lanjutnya” Ujar Tomy.

Sementara itu, mengenai adanya indikasi penjualan lahan seluas 41 hektar di wilayah Tahura Bontobahari, Misbawati A. Wawo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bulukumba mengaku telah menerima laporan tersebut 4 hari lalu dan langsung menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan.

“Kami sudah menerima informasi dari masyarakat jadi saya langsung turunkan tim untuk cek kebenarannya, ternyata betul telah terjadi jual beli disana, informasinya ada Investor dari Surabaya yang difasilitasi oleh pihak tertentu. Tim kami sementara ini sedang melakukan investigasi dan penyelidikan untuk itu” Ujar Misbawati

Mengaku kecolongan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengungkapkan kesulitannya untuk mengawasi hal seperti ini.

“Polhut kita sudah ditarik ke Provinsi, jadi sudah tidak ada Polhut yang ada disini, belum lagi mengenai konflik konflik yang terjadi disana sehingga kami sulit untuk kami masuk ke wilayah masyaraka untuk mengakomodir permintaan maupun keluhan masyarakat, kami tetap akan memfasilitasi masyarakat dan melaporkan temuan ini ke Pusat karena kewenangan ada disana” Tutup Misbawati.

Pos terkait