Kilas Balik Sejarah Lahirnya TNI

oleh

Jakarta, Beritabulukumba.com – Setelah Kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, berselang dua bulan Presiden Sukarno membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 yang kini menjadi hari jadi TNI. Tentara Keamanan Rakyat ini mengalami perubahan nama sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Sukarno menunjuk Soepriyadi sebagai panglima TKR. Soepriyadi adalah komandan peleton atau shodancho tentara Peta. Sebelumnya, dia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tapi Soepriyadi menghilang sejak pemberontakan di Blitar pada Mei 1945. Sebagian pejuang yakin dia sudah tewas terbunuh tentara Jepang.

Sukarno kemudian menunjuk Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum dengan berpangkat letnan jenderal. Pemilihan Oerip atas rekomendasi Perdana Menteri Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin.
Tugas Oerip membenahi organisasi tentara yang masih semrawut sebelum dipilih Panglima TNI. Ketika itu, para pejuang dari beragam kelompok berjalan sendiri-sendiri. Pangkat dan jabatan pun diatur sendiri. Ada yang mengangkat diri menjadi jenderal hanya karena berhasil merebut jip Belanda.

Melewati pemilihan yang ketat pada 12 November 1945, akhirnya Soedirman yang masih berusia 29 tahun mampu menyisihkan Oerip, Amir Sjarifoeddin, dan Moeljadi Djojomartono dari Barisan Banteng. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta akhirnya melantik Soedirman sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1945.

Namun sebelum menjadi TKR, tentara berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945. BKR ini muncul dalam sidang PPKI, dua orang anggota PPKI yaitu Abikoesno Tjokrosoejoso dan Otto Iskandardinata mengusulkan untuk dibentuk sebuah badan pembelaan negara.

Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat.

Namun nama TKR selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Usai kemerdekaan, banyak upaya sekutu mengembalikan penjajahan sehingga banyak laskar pejuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sumber :
Sejarah TNI Jilid I
Tentara Nasional Indonesia Jilid I,cet II.
http://tni.mil.id
https://id.wikipedia.org
https://nasional.tempo.co