Pembentukan Satgas Penertiban Tambang Dinilai Cuma Buang Anggaran

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – DPRD Bulukumba menganggap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penertiban tambang buang anggaran saja. Hal tersebut dikarenakan masih banyak tambang ilegal yang beroperasi, dikarenakan Tim Satgas membekingi para penambang ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi D, Muh Bakti saat rapat Badan Anggaran (Banggar) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Rabu, 4 Oktober diruang paripurna kemarin. Bakti mengatakan ada musuh dalam selimut, dikarenakan setiap operasi, tim satgas tidak menemukan kegiatan tambang.

Loading...

Percuma katanya, daerah mengeluarkan anggaran yang besar untuk honor para satgas jika pola kerja tetap sama yang melakukan operasi di singa hari, karena para penambang melakukan kegiatanya di malam hari. Belum lagi adanya informasi yang bocor dari Satgas sendiri sehingga tujuan untuk penertiban tambang tidak tercapai.

“Ini minta tambahan Rp 200 juta untuk honor. Bagaimana mau dikasi kalau kinerjanya tidak ada,” ujar Bakti.

Senada diungkapkan anggota DPRD lainya, Lukman yang mengaku sangat menyayangkan adanya kong-kalikong antara satgas dan penambang, sehingga dalam prosesnya tidak ditemukan kegiatan tambang padahal, dari informasi yang dia dapatkan masih banyak yang melakukan penambangan ilegal, yang ditakutkan jika terus terjadi akan berdampak pada kerusakan ekosisrem yang ada.

“Terbukti jika masih ada tambang yang beroperasi, karena masih banyak Sirtu didepan rumah masyarakat, seperti daerah Garanta,balon dan tempat lainnya,”

Jika ingin betul-betul kerja, Lukman mengharapkan adanya ketegasan dari pemerintah, khususnya para tim Satgas untuk menangkap dan menahan alat berat penambang ilegal, tidak membocorkan setiap operasi agar ada hasil yang bisa dilaporkan.

“Seharusnya Intel dulu turun, ambil gambar, dan telusuri kemana larinya para penambang, jangan hanya sekedar operasi tanpa ada hasil,”ujar Lukman.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Musbawati A. Wawo yang ditemui setelah rapat Banggar mengatakan jika pembentukan tim satgas adalah bentuk ketegasan daerah dalam memberantas tambang ilegal yang merusak ekosistem.

“Ini upaya daerah, dalam penertiban tambang, salah menurut saya kalau dianggap tidak bekerja, karena telah banyak tambang yang kita tertibkan termasuk alat berat yang sudah kita tahan,” Ujar
Misbawati A. Wawo.

Untuk perubahan ini, Misbawati mengaku mengusulkan Rp 200 juta untuk honor tim Satgas yang berjumlah 100 orang yang terdiri dari
Kepolisian, TNI, Satpollpp serta OPD terkait, yang akan bekerja maksimal termasuk operasi tengah malam seperti yang diusulkan anggota DPRD.

Loading...