30 Ribu Warga Bulukumba Terancam Tidak Memilih

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Sebanyak 30 ribu masyarakat Bulukumba terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak maupun Pemilu, Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki e-KTP sebagai persyaratan untuk mendapatkan hak suara.

Hal tersebut diungkapan, Komisioner KPU Bulukumba, Awaluddin saat menggelar temu koordinasi bersama stakeholder dalam rangka menyambut Pilkada 2018 dan Pemilihan umum 2019, kamis, 5 Oktober di aula kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bulukumba.

Loading...

Awaluddin mengaku hingga semester pertama ini KPU menghadapi masalah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP, hal tersebut tentu berefek domino kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak demokrasi mereka. 30 ribu belum melakukan perekaman, 18 ribu warga pindah domisili serta masyarakat kajang Ammatoa yang belum terdata.

“Saya harap kepada kita semua untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat agar sadar untuk melakukan perekaman e-KTP, agar tingkat partisipasi meningkat,” ujar Awaluddin.

Komisi Pemilihan Umum bersama beberapa kader partai
Bulukumba melaksanakan rapat koordinasi, dalam  rangka menyambut Pilkada 2018 dan Pemilihan umum 2019, Kamis, 5 Oktber di aula kantor (KPU) Bulukumba

Sementara itu mewakili Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Disdukcapil) Bulukumba, Awaluddin Amir, mengatakan bahwa Data Dinas Kependudukan per 30 September 2017, terdapat 325.870 wajib pilih, dimana 28.851 orang atau sekitar 8,85 persen belum melakukan perekaman e-KTP.

“Iya memang masih ada masyarakat yang belum memiliki E-KTP, namun ini merupakan bukan tugas Disdukcapil saja, namun semua masyarakat untuk membantu mensosialisasikan agar masyarakat memiliki hak kependudukan,” ujar Staf Disdukcapil Bulukumba ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, jika proses demokrasi yang baik secara subtansi harus juga dibarengi dengan proses penyelenggaraan yang baik pula, taat pada aturan main sehingga keluarannya juga bisa lebih baik. Atas persoalan data pemilih ini tambahnya, semua pihak yang terkait harus bersinergi melakukan tindakan-tindakan preventif, supaya pelaksanaan pesta demokrasi baik itu pilkada maupun pemilu lebih berkualitas ke depannya.

“Saya mengajak semua pihak termasuk para calon dari parpol juga harus aktif mensosialisasikan bahwa satu orang satu NIK dan wajib memiliki e-KTP, bukan hanya karena harus masuk dalam daftar pemilih, namun sebagai upaya mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih baik” Ujar Tomy.

Loading...