3 Desa Di Kajang, Terendah Bayar PBB

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) per September 2017 baru mencapai 65,85 persen atau 9,1 milyar rupiah dari target 13,8 milyar rupiah. Padahal jatuh tempo untuk pembayaran PBB-P2 per tanggal 30 September 2017, yang selanjutnya akan dikenakan denda 2 persen per bulannya. Ada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Kajang yang paling rendah dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

Menurut Kasubid Penagihan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zulfairah Kurnia, hanya 5 (lima) desa yang realisasi pembayarannya mencapai 100 persen yaitu Desa Kambuno, Desa Bukit Tinggi, Desa Batang, Desa Mattirowalie dan Desa Sopa. Adapun desa-desa yang memiliki realisasi terendah, lanjut Zulfairah yaitu, Possi Tanah (1 persen), Bonto Baji (3 persen), Lembanna (4 persen), dan Palambarae (11 persen).

“Kami berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB-P2nya tepat waktu, misalnya di Desa Possi Tanah, realisasinya cuma 1 persen dari target 40 juta rupiah. Pembayarannya baru 500 ribu rupiah,” Ujar Ira sapaan akrab Zulfairah.

Kasubid Penagihan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zulfairah Kurnia

Desa Possi Tanah yang mempunyai target Rp. 40.321.977 dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 512.845 atau hanya 1 persen, Desa Bonto Baji yang mempunyai target Rp. 69.324.735 dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 1.998.855 atau hanya 3 persen, sedangkan Desa Lembanna yang mempunyai target Rp. 66.971.859 dalam realisasinya hanya sebesar 2.892.194 atau hanya 4 persen.

Terpisah, saat dikonfirmasi oleh Beritabulukumba.com Camat Kajang Andi Buyung Saputra Sahib mengungkapkan jika ada kebiasaan
para kepala desa membayar pajak PBB di akhir periode jatuh tempo. Menurutnya tidak ada hambatan berlebihan dalam penagihan pajak tersebut, cuma mungkin kebiasaan masyarakat yang mengulur waktu, oleh karena para kolektor pajak juga yang dipakai adalah orang lokal.

“Memang tinggal faktor kesadaran untuk lebih mempercepat pelunasan kewajiban PBB,” Singkat Andi Buyung.