Wabup Bulukumba : Lonsum Harus Dievaluasi, Biar 10 Naga Dibelakangnya

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Sebanyak 108 hektar lahan yang dikelola oleh PT. Lonsum, di Desa Bonto Manggiring, Kecamatan Bulukumpa akan ditingkatkan statusnya menjadi QUO. Hal tersebut dikarenakan lahan milik masyarakat yang di buktikan dengan adanya sertifikat masyarakat, sehingga pengelolaan lahan tersebut diminta dihentikan setelah ada keputusan pengadilan.

Hal tersebut merupakan salah satu keputusan yang diambil pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba saat menggelar rapat pertemuan bersama masyarakat adat kajang dan puluhan masyarakat yang merasa dirampas haknya oleh PT. Lonsum, Kamis, 12 Oktober di ruang rapat wakil bupati.

Ketua AGRA Bulukumba, Rudy Tahas, mengatakan jika Pemkab sudah perlu mengevaluasi keberadaan Lonsum di Bulukumba, karena menurutnya tidak memberikan manfaat pada daerah.

Salah satunya menurut Rudy Tahas, pengelolaan lahan masyarakat Bonto Manggiring, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat milkik masyarakat, juga Pemerintah pernah meminta 200 hektar tidak dikasi, belum lagi persoalan perburuan. Kalau mau dikaitkan kejahatan lonsum, menurut Rudy komulasinya sudah sangat besar, seperti limbah yang dibuang langsung ke sungai dan tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja serta masyarakat setempat.

“Termasuk lahanya juga tidak jelas berapa, karena tidak ada peta yang jelas,” ujar Rudy.

Termasuk, lanjut Rudy lahan masyarakat adat yang telah dirampas PT. Lonsum, seluas 2800 hektar, rambang luar yang mencakup wilayah Bulukumpa, Herlang kajang dan beberapa wilayah lainya.

“Harapan kami, persoalan ini tidak lagi dijadikan upaya yang berulang, dan segera ada tindakan dari daerah,” ujar Rudy.

Suasana Rapat membahas keberadaan PT Lonsum di Bulukumba, Kamis 12/11/2017

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan jika daerah sepakat untuk mengevaluasi keberadaan Lonsum di Bulukumba, karena menurutnya daerah memang dari dulu tidak pernah merasakan adanya keberadaan PT. Lonsum yang kini dibawah naungan Indofood.

“Ada yang bilang kalau Lonsum di belakang 9 naga, biar 10 naga kalau itu tidak memberikan kontribusi, keberadaanya harus di evaluasi,” ujar Tomy.

Keberadaan Lonsum, lanjut Tomy bahkan tidak memberikan efek kepada masyarakat setempat, terbukti dengan tidak berbedanya masyarakat yang berada dekat lonsum atau diluar.

“Ingat sepeserpun saya dan pak Bupati tidak pernah terima dari Lonsum,” jelas Tomy.

Lebih untung menurut Tomy, jika luas 5884 hektar yang kini dikelola lonsum bisa dijadikan Badan Usaha Daerah, sehingga dia meminta agar seluruh stakeholder bekerja dan mengevaluasi seluruh kegiatan Lonsum, termasuk izin, UKL/UPL dan amdal, yang bisa saja banyak dilanggar oleh Lonsum.

“Kita skorsing rapat sampai sebulan kedepan, kita akan lihat kinerja seluruh Stakeholder, untuk menjadi bahan evaluasi apakah lonsum masih layak dipertahankan atau tidak,”ujar Tomye