Pemkab Bulukumba Hentikan Pembangunan Rumah Adat Diluar Kawasan Adat

oleh
1500 Warga dari Somba Palioi dan Benteng Palioi mengawal mediasi polemik pembangunan rumah adat somba palioi, Kamis 19/10/2017.

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Sesuai jadwal hari kamis 19/10/2017 sedikitnya 1500 Warga dari Somba Palioi dan Benteng Palioi hendak bertemu wakil bupati Bulukumba akhinya melakukan mediasi terkait klaim Raja Palioi oleh pihak tertentu, namun diprotes oleh Aliansi Masayarakat adat Somba Palioi.

Namun dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Bulukumba, pihak yang mengatasnamakan diri Raja Palioi yaitu Petta Abu Bakar tidak berkesempatan hadir, hanya sepucuk surat yang berisi, mempertanyakan legalitas Aliansi Masyarakat Adat Palioi apakah sudah terdaftar di dinas Kesbangpol, serta Abu Bakar juga akan melaporkan lembaga tersebut ke ranah hukum karena telah menyebut dirinya “Raja Palsu”.

Loading...

Wakil Bupati Bulukumba yang menemui perwakil Warga Palio menyarankan untuk mengkomunikasikan persoalan kerajaan ini ke Raja Gowa yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu kerajaan yang sah di Sulsel.

“Terkait klaim Raja Abu Bakar, saya menyarankan kepada saudara-saudara, agar meminta pernyataan dari Raja Gowa, apakah Abu Bakar Ini raja yang diakui oleh kerajaan Gowa, dan harus ada stempel dari kerajaan Gowa Andi Maddusila,” Ujar Tomy Satria.

Namun, Tomy Satria mengintruksikan kepada dinas Perizinan untuk segera melakukan kroscek terkait tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikantongi pihak yang membangun rumah adat Somba Palioi diluar daerah kawasan adat di Pappae, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Bulukumba.

“Apabila IMB-nya sudah terbit, segera kembali di cek, apakah IMB itu diperuntukan untuk izin rumah tinggal atau izin pembangunan rumah adat. Saya juga mengintruksikan ke Dinas PU Menghentikan pembangunannya di Pappae” Ungkap Tomy Satria.

Hanya saja menurut Tomy, Pemkab sebatas menghentikan pembagunan Rumah Adat yang tak berizin, namun untuk pengakuan siapa Raja sebenarnya, pemkab menurut Tomy tidak memiliki wewenang.

“Tidak ada pengakuan jika Abu Bakar adalah Raja Palioi, namun juga tidak ada pengakuan penolakan jika Abu Bakar Bukan Raja Palio” Kunci Tomy.

Loading...