Ini 6 Tuntutan AGRA kepada Presiden Jokowi

oleh

Jakarta, Beritabulukumba.com – Konferensi Tenurial 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial, sama sekali tidak berguna bagi kaum tani, rakyat dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Reforma Agraria sejati dan Industrialisasi Nasional.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengkritik keras acara Konferensi Tenurial yang dibuka pada 25 Oktober di Istana oleh Presiden Jokowi, bersamaan dengan seremonial pengukuhan Hutan Adat.

Pengukuhan hutan adat yang kedua kalinya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini, bukanlah bentuk pengakuan dan penghormatan bagi suku bangsa minoritas, akan tetapi merupakan tindakan nyata merampas tanah milik suku bangsa minoritas.

Penyelenggaraan Konferensi Tenurial ini justru tidak lebih hanya sebagai upaya Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) untuk menarik dukungan dan mencari legitimasi dalam menjalankan Reforma Agraria ala Bank Dunia yang sedang dijalankan saat ini.

AGRA berpendapat bahwa, tujuan dan target yang ingin dicapai dalam konferensi tenurial 2017, menunjukkan ketidak pahaman pemerintah Jokowi atas Masalah Agraria di Indonesia, sebagai Masalah Pokok bangsa Indonesia. Sehingga begitu mudahnya ingin menjalankan reforma Agraria layaknya menjalankan program-program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO).

AGRA juga menegaskan, bahwa Reforma Agraria sejati dan Industrialisasi Nasional tidak mungkin ada dan dapat dijalankan dibawah pemerintahan Boneka yang mengabdi terhadap Imperilisme, Borjuasi Besar Komprador dan Tuan Tanah besar seperti pemerintahan Jokowi saat ini. Oleh karenanya, Reforma Agraria yang sedang dijalankan oleh pemerintah Jokowi harus ditentang habis oleh kaum tani, klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

Ketua AGRA, Rahmat Ajiguna dalam press releasenya mengajak kepada seluruh organiasi tani dan organiasi rakyat lainya untuk mengambil posisi yang tegas dan tidak abu-abu atas program Reforma Agraria Palsu Pemerintah Jokowi-JK, agar rakyat tidak terilusi oleh pemerintah Jokowi-JK.

“Kami menegaskan kembali sikap dan tuntutan kami terhadap pemerintah Jokowi-JK untuk menghentikan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” Tegas Rahmat Ajiguna.

Berikut 6 tuntutan AGRA kepada Presiden Jokowi :

1. Kami menuntut kepada Pemerintah Jokowi-JK, untuk menghentikan perampasan tanah-tanah kaum tani, Nelayan dan sukubangsa Minoritas untuk kepentingan pembangunan perkebunan skala besar, Pertambangan, Infrastruktur dan proyek konservasi seperti taman nasional untuk kepentingan bisnis karbon, Investasi Hijau dan Utang Hijau yang diberi nama proyek kemakmuran hijau (Green Prosperity)

2. Kami Menuntut kepada Pemerintah Jokowi, untuk menghentikan Impor sarana Produksi Pertanian dan produk pertanian, serta Menurunkan biaya produksi pertanian, bunga kredit bagi kaum tani.

3. Kami menuntut kepada pemerintah Jokowi, untuk menghentikan ekspor dan menjamin harga komoditas Pertanian yang adil dan tidak merugikan bagi kaum tani, serta menaikan upah buruh tani yang bekerja di perkebunan-perkebunan skala besar dan mereka yang bekerja dalam pertanian perseorangan.

4. Kami menutut kepada pemerintah Jokowi, untuk menghapuskan berbagai pajak komoditas pertanian dan pajak-pajak lainya yang membebani rakyat dan turunkan harga-harga kebutuhan hidup.

5. Kami menuntut kepada pemerintah Jokowi-JK untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan Rakyat untuk berfikir, berpendapat dan berorganiasi serta mencabut seluruh undang-undang yang mengekang, membatasi dan membrangus kebebasan perfikir, berpendapat dan berorganiasi.

6. Kami menuntut kepada pemerintah Jokowi untuk menghentikan Teror Intimidasi, kriminalisasi dan pembunuhan terhadap kaum tani dan rakyat yang sedang memperjuangakan perbaikan hidup dan kebebasan politik.