Pemkab Wajib Siapkan Anggaran Untuk Penyandang Disabilitas

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diwajibkan menyisikan anggaran 3 persen setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kaum disabilitas. Hal tersebut merupakan konsekwensi yang wajib diterima setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disabilitas rampung, yang ditarget ahhir tahun mendatang.

Ketua Pansus III, DPRD Bulukumba, A. Arman, Selasa, 31 Oktober yang ditemui sekretariat DPRD mengatakan saat ini perda disabilitas telah masuk tahap finalisasi, yang sisa menunggu hasil asistensi kebeberapa kementerian seperti Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait rekrutman kaum disabilitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait perlakuan sama dengan siswa normal lainya, selain itu pansus III juga akan melakukan asistensi di ke Menterian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pembangunan sarana dan prasana yang harus dilengkapi dengan fasilitas kaum disabilitas.

“Termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) setiap fasilitas Umum (Fasum) yang di bangun wajib menyiapkan ada sarana disabilitas, setiap anggaran di SKPD wajib menyisikan anggaran 3 persen dari seluruh anggaranya,” ujar A. Amran yang juga ketua Komisi A itu.

Saat ini, tidak adanya Fasum yang dibangun daerah menurut Arman tidak sepenuhnya kesalahan daerah, karena saat ini belum ada regulasi yang mengikat, sehingga dengan adanya Perda disabilitas ini, dia harapkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada kaum disabilitas nantinya.

Hal tersebut dibenarkan Kasubag Perundang-Undangan, Sekretariat DPRD Bulukumba, Andi Awal Nurhadi, yang mengaku saat ini Ranperda disabilitas masuk tahap finalisasi bersama Ranperda lainnya yang akan ditetapkan pada akhir tahun mendatang, yaitu Ranperda tentang Disabilitas, Ranperda tentang Pinisi, dan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa

“Insya Allah akhir tahun ini, 11 atau bulan 12 mendatang bersamaan pada paripurna penyerahan RAPBD 2018,” ujar Awal Nurhadi.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang dikonfirmasi mengaku sudah siap mengeluarkan anggaran untuk kaum disabilitas. karena bagaimanapun siapa lagi yang ingin memperhatikan masyarakatnya jika bukan pemerintah.

“Sudah tentu, ini bukan konsekwensi, melainkan kewajiban daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk kaum disabilitas,” ujar Tomy.

Dengan ditetapkannya Perda Disabilitas, Tentu menurut Tomy akan menjadi perhatian bersama SKPD untuk sahabat penyandang disabilitas. Dimulai dengan penyiapan fasum yang dibangun harus pro pada kaum disabilitas, termasuk perbaikan perkantoran terutama kantor pelayanan.