Sekda Bulukumba Buka Sosialisasi Dana BOS

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pengelola dana BOS SD dan SMP se-Kabupaten Bulukumba. Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Bau Amal, Selasa (7/11) di Ruang Pola Kantor Bupati.

Ketua Panitia, Anwar, S.S dalam laporannya mengatakan dana BOS disediakan dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan orang miskin dan meringankan beban siswa lainnya. Melalui dana BOS ini, tambah Anwar dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

Menurutnya keberhasilan program BOS tergantung dari pengelolaannya, sehingga pihaknya penting melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis kepada para bendahara atau pengelola dana BOS

“Kita mengharapkan pengelolaan dana BOS nantinya dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan,” ujar Noah, sapaan akrab Anwar, S.S

Yang paling penting, kata Anwar adalah bagaimana sosialisasi tersebut memberikan pemahaman kepada pengelola, khususnya dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atau LPJ.

Sementara itu Sekretaris Daerah Andi Bau Amal, meminta kepada peserta sosialisasi agar benar-benar mengikuti sosialisasi tersebut dengan baik. Banyaknya laporan dari masyarakat akibat beberapa sekolah tidak becus dalam pengelolaan dana BOS, sehingga terjadi penyimpangan yang berbuntut pada proses hukum.

Selain itu, tambah Andi Bau Amal, dengan dana BOS diharapkan dapat berkorelasi positif dalam mengangkat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di bidang pendidikan sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sosialisasi ini berlangsung dua hari. Hari pertama dihadiri oleh 226 peserta dan hari kedua sebanyak 222 peserta, sehingga total peserta sebanyak 248 orang. Adapun narasumbernya yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)