Wabup Bulukumba Bicara Maritim di Seminar Makassar Biennale 2017

oleh
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto saat menjadi salah satu pembicara di Seminar Makassar Biennale 2017, Rabu 8/11/2017

Makassar, Beritabulukumba.com – Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba Tomy Satria Yulianto menjadi salah satu pembicara pada Seminar Maritim yang menjadi rangkaian dari kegiatan Makassar Biennale Tahun 2017, di Ballroom Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (8/11)

Makassar Biennale adalah event yang digelar setiap dua tahun sekali. Tahun 2017 ini adalah pelaksanaan yang kedua kalinya yang mengambil tema “Maritim”. Selain seminar, rangkaian kegiatan Makassar Biennale 2017, diantaranya pameran artistik, pementasan teater, dan workshop yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 28 November 2017.

Menurut Direktur Yayasan Makassar Biennale, Anwar Rachman, tujuan dari event Makassar Biennale adalah menjadi ruang dan kesempatan pengembangan wacana dan praktik seni kebudayaan Indonesia Timur

Wakil Bupati didaulat sebagai narasumber bersama dengan dosen Fisip Unhas Agussalim Burhanuddin mengulas tentang kebijakan maritim pemerintah. Menurutnya penetapan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak berpihak pada pengembangan maritim sebagai potensi yang besar dimiliki daerah, karena kewenangan sektor kelautan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Padahal dari letak geografisnya, kata Tomy, posisi Bulukumba diuntungkan dengan sumber daya laut yang garis pantainya sepanjang 128 kilometer. Dari 10 kecamatan, 7 kecamatan yang memiliki laut dan pantai. Namun hal tersebut terlihat paradoks karena warga-warga marginal banyak bermukim di pesisir-pesisir pantai.

“Potensi maritim itu seharusnya menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun saya melihat kebijakan itu tidak berpihak. Kami di Pemkab sudah tidak fokus mengurus kelautan karena adanya kewenangan yang terbatas,” terang Tomy

Tomy memberi contoh hambatan-hambatan yang dirasakan yang tidak berpihak pada pengembangan maritim, seperti pengurusan izin olah gerak kapal yang masih berbelit-belit, sehingga banyak kapal-kapal di Bulukumba yang tidak berlayar mencari ikan karena izinnya tidak keluar dari instansi terkait, dalam hal ini Syahbandar setempat.

Selain itu, lanjut Tomy, Bulukumba juga dikenal dengan pembuatan perahu Pinisinya dan perahu lainnya. Di dalam proses pembuatan kapal tersebut ada kearifan lokal berupa ritual-ritual yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang.

“Jadi jangan melihat kapalnya toh saja, karena dalam prosesnya itu ada budaya lokal yang membangunnya. Makanya ketika Unesco akan menetapkan Pinisi sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda, bukan dilihat Pinisi dari benda kapalnya, tapi adanya budaya yang terbangun dan terpelihara sampai sekarang ini, “ ungkap Tomy.

Sementara itu dosen Unhas Agussalim mengulas Indonesia sebagai negara maritim dalam perspektif keamanan dan pertahanan. Agussalim mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan jumlah pulau sekitar 17 ribu, sehingga perspektif kita, kata Agussalim tidak boleh melihat laut sebagai hambatan, tapi lebih kepada potensi dan sarana penghubung.

Menurutnya laut adalah jembatan sekaligus pemersatu wilayah, dimana pada zaman dulu orang memanfaatkan laut sebagai penghubung yang efektif. Agussalim mencontohkan, dulu untuk membawa hasil bumi dari Luwu ke Makassar, orang lebih memilih menggunakan kapal dibanding lewat darat karena lebih cepat dan lebih banyak dimuat.

“Dulu di Eropa ada pandangan, siapa yang menguasai laut, maka ia akan menguasai dunia, terbukti saat itu Inggris menjadi imperium dunia karena kekuatan armada lautnya,” ungkap Agussalim.