RSUD Bulukumba Diduga Langgar Peraturan Menteri Kesehatan

oleh
Sistem RSUD Bulukumba Diduga Melanggar Permenkes 2013 I Foto : Sultan

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Manajemen RSUD Sultan Daeng Radja Bulukumba diduga telah melanggar peraturan menteri kesehatan (Permenkes) tentang pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Sebab, pasien peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) yang kelas satu dirawat satu tingkat dibawahnya yakni kelas dua, seharusnya yang lebih tinggi berdasarkan aturan berlaku.

Direktur Kopel Bulukumba, Muh Jafar, mengungkapkan, keluhan pasien terhadap pelayanan rumah sakit terus berdatangan, hanya keluhan yang sama ini tidak pernah mendapat respons yang baik. Kuat dugaan Pemkab, RSUD dan BPJS ini terjadi perselingkuhan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien BPJS kesehatan. Misalnya, pihak keluarga pasien bernama Suparman yang memprotes tentang kondisi keluarganya yang tidak mendapatkan haknya sebagai peserta BPJS dengan maksimal.

“Iya, ada pasien kelas satu. Tapi, RSUD mengaku semua ruangan kelas 1 penuh, pasien dirawat kelas 2. Seharusnya kelas lebih tinggi,” ujar Muh Jafar kepada Beritabulukumba.com , Senin (13/11/17).

Menurut dia, didalam Permenkes nomor 17 tahun 2013 sangat jelas hak pasien BPJS kesehatan. Dimana kalau ruang perawatan yang menjadi haknya penuh, maka pasien berhak dirawat satu tingkat diatasnya maksimal selama tiga hari. Hanya saja, jika ruangan yang menjadi hak peserta penuh, malah RSUD merawat pasien 1 tingkat dibawahnya, sehingga pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit terkesan tidak adil.

“Peserta yang rutin membayar iuran setiap bulan, kalau terlambat didenda. Tapi, masuk RS mereka tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya,” katanya.

Dia menilai, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan terus terulang, karena Pemkab Bulukumba dan BPJS sebagai pelaksana jaminan sosial tidak pernah memberikan sanksi yang tegas bagi RS yang mengabaikan hak pasien, sehingga apa yang menjadi cita-cita Bulukumba yakni melayani khusus di sektor kesehatan akan jauh dari harapan. Banyaknya keseluahan di masyarakat, maka dewan pengawas (Dewas) RSUD harus hadir dalam menjembatani dan menyelesaikan masalah yang ada, bukan sebaliknya.

“Ini jadi soal, karena dewas tidak paham tugasnya. Beginilah kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya,” jelasnya.

Selain system pelayanan, lanjutnya, kondisi bangunan yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah dengan usia yang baru, namun sudah terdapat kerusakan dimana-mana yang perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi toilet dibeberapa ruang perawatan yang membahayakan bagi keselamatan pasien dan keluarganya juga perlu dibenahi segera oleh manajemen rumah sakit. Bahkan, beberapa hari terakhir sorotan berbagai elemen masyarakat, baik dari pasien, keluarga pasien maupun aktivis pemerhati kesehatan.

“Terlalu banyak yang harus dibenahi, dan ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena merugikan bagi pasien,” kata Jafar.

Sementara itu, Plt direktur RSUD Sultan Daeng Radja Bulukumba, Abd Rajab, menjelaskan, bahwa tergantung kelas yang tersedia, kalau pasien kelas dua namun penuh kamar perawatan, maka memungkinkan dia naik kelas diatasnya selama tiga hari, kemudian baru kembali berdasarkan kelas BPJS dengan membayar. Hanya saja, misalnya pasien yang kelas dua dan harus turun kelas karena kamar penuh tetap akan disampaikan dan tidak ada paksaan didalamnya, bahkan kamar yang disiapkan tetap lengkap.

“Sekarang memang kunjungan meningkat, karena dalam satu hari sampai 500 khususnya Senin dan Kamis. Jadi, kadang pasien stagnan di UGD sambil menunggu ada kamar kosong,” Ujar Abd Rajab.