Gaji Turun, Pimpinan DPRD Bulukumba Datangi Kemendagri

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyambangi kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mempertanyakan cluster Bulukumba yang turun dari sedang menjadi rendah. Cluster yang rendah berdampak pada penurunan gaji DPRD sebesar Rp 4 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keberangkatan unsur ketua DPRD ke Kemendagri diperkirakan Senin, 19 November kemarin dan menghadap langsung ke Kementerian dikarenakan pendapatan yang awalnya Rp 32 Juta perbulan kini turun sebesar RP 28 juta.

Hanya saja hal tersebut dibantah Ketua DPRD, A. Hamzah Pangki yang mengaku kunjunganya ke Jakarta bukan ke Kemendagri melainkan mengunjungi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menetapkan Idris sebagai Plt pimpinan partai berlogo pohon beringin tersebut.

“Siapa bilang, saya pergi ke Jakarta karena mau beri selamat pak Idrus, tidak lebih,” Ujar A. Hamzah Pangki.

Senada diungkapkan, Wakil Ketua DPRD II, Murniaty Makking yang juga membantah jika dirinya mengunjungi Mendagri. Dia beralasan ke Jakarta karena mengunjungi DPP Partai Demokrat.

“Tidak Dinda (wartawan,red) saya dari DPP Demokrat,” singkatnya.

Namun Wakil Ketua I DPRD Bulukumba, A. Zulkarnaen Pangki yang dikonfirmasi membenarkan keberadaan dirinya di Kemendagri bersama unsur pimpinan DPRD Bulukumba lainnya.

“Saya ada di Kemendagri, Tapi ini bicaraki sama pak Ketua (Hamzah Pangki). Kenapaki Dinda, semua unsur Pimpinan ini memang di Jakarta tapi bukan di Kemendagri tapi sibuk dengan urusan partai masing,” ucap Hamzah Pangki melalui Handphone Zulkarnain Pangki.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, Andi Mappiwali, mengungkapkan, saat perhitungan awal, pihaknya memasukkan bagi hasil pusat dengan Provinsi kedalam perhitungan penentuan posisi cluster anggaran APBD Bulukumba. Hanya, belakangan terjadi perubahan yang berdasarkan surat edaran dari pusat, yang mana bagi hasil Provinsi tidak dimasukkan perhitungan. Kecuali, kata dia, bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

“Iya, ada perubahan cluster. Kita dari sedang, turun menjadi rendah,” Ujar Andi Mappiwali.

Dengan perubahan ini, menurut Mappiwali, maka gaji anggota dewan dipastikan akan turun. Sebab, pengajian anggota dewan ini akan mengikut pada posisi cluster keuangan dan penurunan gaji anggita dewan dipastikan sampai sebesar Rp 4 juta.

“Harus turun. Karena cluster kita berubah. Diakan ikut kesitu,” Kata mantan Kepala Bidang (Kabag) Keuangan Pemkab Bulukumba ini.

Sebelumnya, Pemkab Bulukumba telah membayar gaji anggota DPRD sebesar Rp32 juta setiap bulan. Kenaikan gaji ini berdasarkan cluster sedang.

Hal tersebut dibenarkan, Sekretaris DPRD Bulukumba, Muh Daud Kahal, mengatakan, bahwa perubahan gaji anggota dewan disebabkan adanya penurunan cluster keuangan yakni dari sedang ke rendah. Karena, gaji anggota dewan mengikut pada posisi keuangan.

“Iya, ada surat edaran dari pemerintah pusat, perubahan cluster dari sedang ke rendah,” Ujar Daud Kahal.

Saat ini, anggota dewan bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah sedang konsultasi ke pemerintah pusat mempertanyakan soal perubahan sistem keuangan.

Wakil ketua DPRD Bulukumba, Andi Zulkarnaen Pangki, mengaku tidak mempersoalkan tentang penurunan gaji anggota dewan yang disebabkan cluster keuangan APBD Bulukumba ini. Menurut dia, yang perlu dibenahi bagaimana supaya pendapatan PAD meningkat, mulai retribusi setiap SKPD dan beberapa pendapatan lainnya.

Kalau ini tidak tercapai akan berpengaruh pada dana pemerintah pusat. Bahkan, sebaiknya SKPD membuat program kerja jauh sebelumnya, bukan program yang lama kemudian bawah kembali dipembahasan.

“PAD harus dimaksimalkan. Karena semakin tinggi APBD semakin sejahtera warga,” Ujar Andi Zulkarnaen Pangki.