Ratusan Warga Ammatoa Kajang Tolak Perekaman e-KTP

oleh
Salah satu masyarakat adat Ammatoa Kajang I Foto : Felix

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Ratusan warga ammatoa Kajang menolak melakukan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba. Penolakan ini disebabkan dampak kepercayaan warga ammatoa yang tak menginginkan hal
modern memasuki wilayah yang masih mempertahankan budaya Kajang.

Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Andi Arman, mengungkapkan, warga yang menolak perekaman e-KTP tersebar dibeberapa desa di Kajang. Mereka memang sama sekali tidak ingin di foto camera, karena ada kepercayaan yang diyakini bahwa saat di foto akan sakit. Hanya saja, yang menjadi masalah dalam menyalurkan hak demokrasi harus punya e-KTP. Pemkab Bulukumba harus mencari solusinya.

Loading...

“Iya, katanya sakit kalau difoto. Jadi, dia itu tidak perekaman e-KTP,” ujar Amran, di ruang wakil ketua DPRD Bulukumba, Senin 27 November 2017.

Anggota DPRD Bulukumba, Syamsir Paro, menambahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke Kemendagri untuk mencarikan solusi bagaimana warga Kajang yang menolak perekaman e-KTP. Hasilnya, kata dia, pihak Kementerian mewajibkan seluruh masyarakat untuk memiliki e-KTP, sebab kependudukan ini menjadi bukti sebagai penduduk Indonesia, termasuk memiliki hak demokrasi.

“Tidak ada solusi lain, warga wajib punya e-KTP. Ini kan persyaratan sebagai warga Indonesia,” kata legislator asal daerah pemilihan Kecamatan Ujungloe, Ujungbulu, dan Bontobahari ini.

Warga Kajang menolak perekaman, lanjutnya, disebabkan memiliki kepercayaan bahwa jika difoto akan membawah malapetaka bagi warganya, karena membawah hal baru masuk kawasan adat Kajang, sehingga bersi keras bertahan tidak mau melakukan perekaman. Bahkan, pernah ada warga ammatoa meninggal gara-gara naik haji, karena melakukan sesuatu yang bukan kebiasaan adat.

“Ada kepercayaan yang tidak bisa diganggu. Dia masih mempertahankan budaya,” katanya.

Camat Kajang, Andi Buyung Saputra, mengaku, masalah ini sudah menjadi budaya yang tetap dipertahankan oleh mereka, sehingga ini harus dihargai oleh setiap orang. Bahkan, kata dia, bukan hanya foto namun bantuan pemerintah pun ditolak. Hanya masalah hak demokrasi ini sedang diperjuangkan bagaimana tetap hak demokrasi disalurkan seperti warga lainnya.

“Rata-rata uragi atau pemimpin doa yang tidak mau. Karena memang dia masih pertahankan budaya. Ini harus dihargai, apalagi Negara juga sudah mengakui hal ini,” Ujar Andi Buyung.

Loading...