Rapat KUA-PPAS Molor, DPRD Bulukumba Dituding Tak Serius

oleh
Rapat KUA-PPAS Molor, DPRD Bulukumba Dituding Tak Serius I Foto Ilustrasi : Felix

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) menuding Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba tidak serius dalam membantu pemerintah dalam membangun daerah. Hal tersebut terbukti dengan ditundanya kembali Badan Musyawarah (Bamus) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang di skorsing hingga waktu yang tidak terbatas. Rabu 29 November 2017

Direktur Kopel Bululumba, Muh Jaffar mengatakan jika di penundaan Bamus Kuakpps menunjukkan peningkatan penghasilan DPRD tidak berbading lurus dengan kinerja. Seharusnya DPRD sebagai wakil rakyat lebih meningkatkan kinerja, salah satunya dengan melakukan pembahasan tahapan APBD 2018 yang saat ini sudah terlambat dari jadwal yang sudah diatur.

Hal tersebut menurut Jaffar diatur Dalam Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) No. 33 Tahun 2017 Tentang pedoman Penyunan APBD 2018. Yang seharusnya KUA-PPAS sudah selesai sejak akhir Juli kemarin.

“Bagaimana mungkin APBD kita berkualitas, jika pembahasannya begitu singkat. Harusnya DPRD yang mengingatkan Eksekutif atas keterlambatan ini, bukan malah menunda,” jelasnya.

Menurut Jaffar, tahapan penyusunan APBD kita dari tahun ke tahun tidak pernah taat aturan. DPRD sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, ternyata hanya menyuburkan ketidaktaatan dengan membiarkan terjadinya keterlambatan itu.

Sekertaris DPRD Bulukumba, Daud Kahal yang dikonfirmasi mengatakan jika Bamus ditunda hingga waktu yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan dari dari 21 anggota Bamus namun hanya 8 yang hadir. 

“Idealnya 11 anggota bamus baru dianggap quorum, di tunda sampai waktu yang tidak di tentukan,” ujar Mantan Kabag Humas Pemkab Bulukumba itu.

Daud mengaku tidak ingin berkomentar banyak terkait ditundanya Bamus, menurutnya itu bukan domainnya. Dia hanya menyiapkan rapat saja.

Ketua DPRD, A. Hamzah Pangki yang dikonfirmasi membantah jika DPRD sengaja menunda, tidak quorumnya rapat, salah satu menjadi penyebabnya. Banyak hal yang ingin kembali di komunilasikan dengan beberapa anggota Bamus.

“Ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan lagi, seperti jembatan bialo, yang dianggarkan satu tahap, padahal dalam pembahasan di bangun secara tiga tahap,” jelas Hamzah Pangki.

Sementara itu, Aktivis Cinta Daerah, A. Ahmad menyayangkan sikap DPRD yang selalu mengulur setiap pembahasan. Kuat dugaan ada deal-deal yang diminta DPRD namun tidak dipenuhi oleh pihak Eksekutif.

”Kemungkinan masalah proyek lagi. Bagaimana mau maju daerah, kalau wakil rakyatnya hanya urus kepentingan pribadi saja,” sesal pria berjenggot ini.