DPRD Bulukumba Bantah Tak Serius Soal Pembahasan KUA-PPAS

oleh
DPRD Bulukumba Bantah Tak Serius Soal Pembahasan KUA-PPAS I Ilustrasi : Felix

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Polemik atas keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) semakin memanas. Telambatnya pembahasan KUA-PPAS ditenggarai oleh terlambatnya keterlambatan keperluan dokumen yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba hingga dugaan adanya ‘deal-deal’ yang tak bisa dipenuhi pihak eksekutif yang berdampak pada tidak qourumnya rapat tersebut.

Ketua DPRD A. Hamzah Pangki saat ditemui Beritabulukumba.com membantah tudingan DPRD tidak serius dalam melakukan pembahasan KUA-PPAS, A. Hamzah Pangki mengaku dokumen APBD 2018 telah diminta dari bulan Agustus ke Pemkab, namun baru diserahkan pada 15 November kemarin. Menurutnya DPRD tidak boleh keluar dari Tata Tertib (Tatib) sehingga penundaan menurutnya baru akan dilaksanakan malam nanti (Rabu, 29 November 2017) setelah di skorsing 3 hari.

“Sesuai PP no 12 Tahun 2017 pemerintah harus memasukkan KUA-PPAS paling lambat minggu kedua september 2017 tapi hasilnya nanti November baru dia kasih masuk ada tanda terima suratnya masuk ke kami ini sudah tepat waktu, meminta melalui persuratan tapi alasannya belum selesai KUA-PPASnya,” Jelas ketua DPD II Partai Golkar itu. Rabu 29 November 2017.

Menurutnya skorsing dilakukan, karena saat itu, Badan Musyawarah (Bamus) belum qourum, sehingga ditunda setengah jam, namun hingga satu jam tidak qourum hingga akhirnya ditunda hingga 3 hari.

“Jadi pernyataan Kopel itu keliru silahkan lihat bukti-bukti surat kami ke pemerintah. Penundaan karna tidak qourum tidak ada alasan selain itu juga harus dilihat di DPRD itu punya aturan yaitu tatib,” Ungkap Hamzah Pangki.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, yang dikonfirmasi mengatakan jika penundaan Bamus KUA-PPAS tidak relevan antara membahas penundaan rapat Bamus dan tidak quorum gara gara keterlambatan memasukkan dokumen PPAS. Menurutnya Dokumen KUA sudah disetorkan oleh Bappeda sesuai dengan Permendagri (Peraturan Dalam Negeri).

Menurut Tomy, PPAS yang terlambat karena menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terkait dengan dana perimbangan dari pusat, dan keterlambatan ini terjadi dihampir seluruh kabupaten kota.

“Tidak relevan, masa ditunda gara dokumen yang terlambat, dengan rapat yang tidak korum,” tulis Tomy saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya.

Dari informasi yang dihimpun oleh Beritabulukumba.com terkait adanya ‘deal-deal’ yang diminta oleh pihak DPRD kepada pihak eksekutif semakin menguat, pasalnya pada saat rapat sebelumnya ada salah seorang anggota Bamus dari salah satu fraksi yang membanting pintu terkait dugaan adanya ‘deal-deal’ yang tak dipenuhi.