Akper Bulukumba Tak Lagi Boleh Pakai Aset Pemkab

oleh
Kampus Akper Bulukumba Yang Diklaim DPRD Bulukumba Tak Boleh Dipakai Lagi I Foto : Google Map

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Status kampus Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Bulukumba resmi beralih menjadi yayasan. Dengan demikian, mahasiswa tidak berhak lagi menggunakan aset pemerintah untuk proses perkuliahan hingga beberapa tahun kedepan.

Wakil ketua II DPRD Bulukumba, Andi Murniaty Makking, mengungkapkan, semua yang ada didalam Akper adalah aset Pemkab, mulai dari bangunan hingga ke lokasi, namun dengan peralihan Akper milik Pemkab ke yayasan, maka tidak berhak lagi menggunakan bangunan yang ada. Sebab, yayasan ini milik pribadi bukan punya pemerintah, sehingga mereka harus mencari gedung diluar untuk proses perkuliahan mahasiswanya.

“Iya, terserah dia mau kemana. Ini kan aset daerah, tidak boleh digunakan oleh yayasan,” ujar Murniaty, saat melakukan reses ke kampus Akper kemarin Selasa, 5 Desember 2017.

Menurut dia, Pemkab Bulukumba bisa menjadikan gedung Akper ini sebagai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), bahkan memungkinkan hingga beberapa kantor SKPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, Pemkab bisa menjadikan kantor bersama sebab ada beberapa gadung yang masih layak. Perlunya Capil menjadi prioritas karena kantor yang sekarang sudah tidak layak digunakan lagi.

“Ini bagus, bisa ada beberapa kantor disini,” kata legislator asal Partai Demokrat Bulukumba ini.

Anggota DPRD Bulukumba, Safiuddin, menambahkan, bahwa Akper tidak bisa lagi menerima mahasiswa. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Tahun 2014 tentang kewenangan daerah, bahwa perguruan tinggi (PT) harus dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi pusat, sedangkan Akper merupakan aset daerah, maka jalan keluarnya Akper harus beralih ke yayasan. Namun, dalam proses pemanfaatan gedung ada proses penyewaan, hanya semua ini belum bisa dipastikan, sebab tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

“Nanti kita lihat, apakah teman-teman legislatif sepakat atau tidak. Ini kan aset daerah, dan bupati tidak boleh menganggu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Akper Bulukumba, Arham, mengatakan, pihaknya berharap pemerintah tetap membantu kampus ini, karena bagaimanapun ini lahir dari rahim daerah, sehingga pemerintah tidak boleh lepas tangan. Bahkan, dia berharap Pemkab memberikan waktu menyelesaikan proses perkuliahan yang sedang berjalan sekarang.

“Iya, kami diberi waktu dulu menyelesaikan yang ada sekarang. Tapi, kalau tidak bisa dan harus sewa gedung, tidak masalah. Kita akan bicarakan bersama,” tandasnya.