Cegah Korupsi, Pemkab Bulukumba Gunakan Simda Perencaaan

oleh

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bekerjasama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan mendorong penggunaan aplikasi Simda perencanaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata Kelola Pemerintahan baik) dan Clean Government (Pemerintahan yang Bersih) dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang profesional, terbuka dan bertanggungjawab.

Dalam mendorong penggunaan aplikasi tersebut 2 dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bulukumba yang terdiri bagian perencanaan mengikuti pelatihan, Kamis, 21 Desember di aula Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bulukumba.

Loading...

Kepala BPKP Sulsel yang diwakili Penangungjawab Aplikasi Simda, Haeruddin dalam sambutannya mengatakan, jika Bulukumba merupakan salah satu daerah yang tertib adminitrasi dan keuangan, hal tersebut terbukti melalui laporannya yang telah terpantau langsung oleh pusat melalui aplikasi Simda yang terlebih dahulu digunakan yaitu Simda Keuangan, Simda barang milik daerah, Pendapatan serta Simda pelaporan desa.

“Ini aplikasi simda yang kelima digunakan Bulukumba, dan tentu harus apresiasi karena Bulukumba ingin mecegah terjadinya Korupsi,” ujar Haeruddin.

Dengan adanya aplikasi ini, Haeruddin mengaku akan mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran, salah satunya korupsi dan dan suap menyuap, yang terjadi akibat tidak terkelola baiknya perencanaan awal, tanpa melalui Musyawarah Pembangunan (Musrembang), RPJMD dan KUA-PPAS.

“Banyak tertangkap tangan, suap menyuap, tiba-tiba ditengah perencanaan ada proyek yang masuk, nah yang kayak begini kita cegah,” jelas Khaeruddin.

Bupati Bulukumba, AM. Sukri Sappewali yang mengatakan, untuk menciptakan daerah yang bersih dan baik, transparansi pengelolaan keuangan dan perencanaan harus terbuka. Memanfaatkan tekhnolgi sudah menjadi keharusan sebagai langkah peningkatan kinerja, sama halnya Bulukumba yang telah memanfaatkan simda, yang tentunya harus ditingkatkan.

“Dengan adanya aplikasi ini tentu ada sinkronisasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, karena jangan sampai tiba-tiba muncul di tengah,” jelas AM Sukri.

Kabid Perencanaan Makro, Bapppeda Bulukumba, Arie Hamzah mengatakan jika penggunaan aplikasi simda dalam perencanaan daerah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

“Tujuannya agar seluruh perencanaan bisa terkelola dengan baik, semuanya tersinkron dengan rencana pusat, provinsi dan daerah,” ujar Arie.

Loading...