Gelapkan Anggaran, Bupati Bulukumba : Saya Sudah Turunkan Tim Pemeriksa Khusus

oleh
Bupati Bulukumba, A.M. Sukri A. Sappewali I Foto : Felix

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Dugaan penggelapan anggaran sebesar Rp. 290 juta oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2017 lalu menjadi perhatian serius oleh Bupati Bulukumba, A.M. Sukri A. Sappewali. Saat ditemui setelah kegiatan simulasi pengamanan pilkada di Tribun Lapangan Pemuda Bulukumba mengatakan bahwa dirinya telah menurunkan tim pemeriksa khusus terkait kasus ini, Rabu 13 Februari 2018.

Bupati Bulukumba, A.M. Sukri A. Sappewali mengungkapkan bahwa tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Saya sudah menurunkan tim khusus untuk memeriksa itu tapi tetap kita dahulukan asas praduga tidak bersalah, inspektorat dan pengawas independen juga sudah turun,” ujar Andi Sukri.

Lanjutnya, Andi Sukri sudah menerima informasi terkait dugaan penyelewengan yang terjadi di Bapenda tersebut.

“Iya, sudah ada informasi masuk tapi kita tunggu laporannya, kita pastikan dulu,” tambah Bupati dua periode ini.

Andi Sukri juga sangat menyayangkan apabila memang terjadi penggelepan anggaran di Badan Pendapatan Daerah Bulukumba ini.

“Jangan cenderung cuma menghabiskan anggaran, kalau lebih dikembalikan dong, saya sendiri saja kalau ada sisa anggaran seperti anggaran sakit yang tidak terpakai saya kembalikan, tidak usah dicari-cari bagaimana caranya dihabiskan,” tegas Andi Sukri.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bapenda Bulukumba tahun 2017, A. Mappiwali

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bapenda Bulukumba tahun 2017, A. Mappiwali, Dalam proses pencairan anggaran, dirinya menjelaskan telah berdasarkan regulasinya, yang diawali dari bendahara ke sekreatris untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai dengan program kegiatan dan dilanjutkan keuangan untuk pencairannya.

“Semua itu di verifikasi, tidak serta merta di cairkan harus sesuai dengan kegiatan anggaranya. Seperti perjalanan dinas, harus digunakan untuk perjalanan dinas tidak boleh yang lain karena beda rekeningnya,” jelasnya.

Terkait penandatanganan palsu pada pertanggun jawaban sisa anggaran, dia tidak tahu menahu, pasalnya dirinya menandatangani jika sudah sesuai aturan.

“Kalau pemalsuan tandatangan, Ini sudah masuk dalam ranah pidana, kalau PPTKnya merasa dirugikan silahkan melapor ke polisi,” jelasnya.

Saat ini, Mappiwali mengaku sementara proses pemeriksaan inspektorat kepada keungan Bappenda 2017, yang merupakan kegiatan akhir tahun untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pelanggaran dalam mengelola anggaran diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).