Pimpinan DPRD Bulukumba Enggan Kembalikan Mobil Dinas

oleh
Terparkir. Beberapa mobil dinas DPRD Bulukumba yang telah dikembalikan ke Bagian Aset BKD Bulukumba. | Foto : Felix

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Dua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba belum mengembalikan Kendaraan Dinas (Randis) kepada Bagian Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Bulukumba. Meski telah berulangkali disurati 2 pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua I, A. Zulkarnain Pangki dan Wakil Ketua II, Murniaty Makking masih menguasai masing-masing 1 unit randis. 1 unit lainnya juga masih belum dikembalikan oleh anggota DPRD, A. Mustamin Patawari dari Fraksi Pan.

Kepala Badan Keuangan Bulukumba, Andi Mappiwali menuturkan seharusnya semua mobil dinas yang dipinjam pakai oleh DPRD Bulukumba dikembalikan pasca terbayarkannya tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp. 11 Juta per bulan.

“Untuk anggota DPRD yang belum mengembalikan, tunjangan transportasinya kita tidak bayarkan, sedangkan untuk 2 pimpinan DPRD lainnya kita serahkan ke Sekwan terkait pengembaliannya,” ujar Andi Mappiwali saat ditemui Beritabulukumba.com, Kamis, 15 Februari 2018.

Andi Mappiwali mengungkapkan 3 unit mobil dinas yang masih tertahan ini semestinya dikembalikan sejak 18 Januari 2018 lalu. Namun dirinya akan mengambil langkah tegas untuk melakukan penarikan randis apabila tidak ada kepastian dari Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba terkait kapan pengembalian 2 unit aset milik negara itu.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, A. Mappiwali

“Kalau Sekwan tidak bisa, kami akan minta bantuan Satpol PP untuk melakukan penarikan randis,” tegas Andi Mappiwali.

Lanjutnya, meski menjabat sebagai pimpinan DPRD, namun Undang Undang RI yang berlaku tidak mengatur difasilitasinya pasangan (Istri/Suami) para pimpinan DPRD.

“Di aturan itu yang difasilitasi cuma Ketua dan Wakil Ketua bukan pasangannya, kecuali istri Ketua DPRD karena menjabat sebagai ketua Ikhwan,” tambahnya.

Berbeda dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang merupakan pejabat negara dan pasangannya mempunyai jabatan seperti Ketua TP-PKK, Wakil Ketua TP-PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang semua fasilitasnya diatur dalam perundang-undangan.

“DPRD itu pejabat daerah bukan pejabat negara,” jelas Andi Mappiwali.

Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba, Daud Kahal yang dikonfirmasi membenarkan masih ada 3 unit yang belum dikembalikan dan masih tertahan di DPRD Bulukumba.

“Masih ada 3 unit yang sementara dalam proses. Tersisa 1 anggota dewan yang masih pegang dan tidak dibayarkan tunjangan transportnya sampai ada berita acara pengembalian secara fisik, sedangkan untuk 2 unit lainnya kami serahkan penanganan dan penarikannya kepada Badan Aset saja,” ungkap Daud Kahal saat dikonrimasi melalui akun WhatsApp-nya

Sekedar diketahui 3 unit mobil dinas yang masih tertahan yakni 1 unit Avanza 1300 (DD 299 H) dan 2 unit New Ertiga yang bernomor polisi DD 318 H dan DD 323 H.