Tolak UU MD3, FHS : DPR Merendahkan Diri Sendiri

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
Fitri Hardiyanti Suwardi (FHS)

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai tameng para anggota legislatif agar tidak menerima kritik dari masyarakat menuai kecaman dari seluruh pelosok negeri demokrasi ini, termasuk mahasiswi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fitri Hardiyanti Suwardi (FHS) menyoroti pasal yang memungkinkan pengkritik DPR dipidana. Menurutnya, DPR sudah diluar batas.

“Lembaga perwakilan kok anti kritik? Kalian itu Wakil Rakyat. Berani Benar, Berani Salah juga dong. Kalau salah tentu harus segera dibenahi. Dan tanpa kritik, manusia pasti selalu merasa benar” ungkap Fitri, Kamis (15/02/18).

BACA JUGA:   Komisi A DPRD Bulukumba : Honorer K2 Sudah Tidak Berlaku Lagi

Lanjutnya, pasal antikritik itu adalah Pasal 122 huruf k yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya.

Fitria Hardiyanti Suwardi yang juga Eks Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin ini mengatakan Aturan ini benar-benar tidak masuk akal.

“Jika Anggota DPR menolak dikritik, tandanya mereka menjatuhkan martabatnya sendiri,” tegas Mahasiswi asal Kabupaten Bulukumba itu.