Penolakan UU MD3 di DPRD Bulukumba Berujung Bentrok

Bulukumba, Beritabulukumba.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba yang menolak Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) berujung bentrok di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, yang ditemia langsung oleh ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangky. Senin, 26 Februari 2018.

Bentrok antara anggota Satpol-PP dan dibantu staf DPRD Bulukumba berawal saat mahasiswa membakar ban bekas dihalaman kantor DPRD. Satpol-PP yang bertugas berusaha memadamkan api, dihalangi oleh peserta aksi. Akibatnya, mahasiswa dan Satpol-PP dibantu staf DPRD terlibat saling pukul.

Bentrok keduanya tak berlangsung lama setelah ketua PMII berhasil menenangkan anggotanya.

“Kami kesini hanya menyampaikan aspirasi. Kami bukan mau ricuh,” ujar koordinator aksi, Hendra Wiranto.

Menurutnya, kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi symbol demokrasi kini sudah mati ditangan DPR. Karena, ditandai dengan disahkannya rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 soal majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (MD3).

Dimana hasil revisi UU MD3 ini terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, sehingga ini harus ditolak supaya kebebasan berpendapat tak dibatasi oleh aturan yang berlaku.

“Kami akan kembali dengan massa lebih besar, kalau ini tetap disahkan. Ini harus ditolak,” tegasnya.

Dia mengaku, perlu diingat bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalam UU 1945. Hak imunitas pada parlemen perlu dalam rangka melindungi kebebasan, kewenangan dan martabak

Iklan Iklan
parlemen wakil rakyat agar bisa melaksanakan fungsinya secara bebas. Namun, bukan berarti hak imunitas ini dijadikan sebagai tameng untuk melindungi dan memberikan perlakuan khusus terhadap anggota DPR yang bermasalah hukum. Apalagi, dimata hukum semua sama tanpa ada pengeculian sedikitpun didalamnya.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil. Tidak ada perbedaan dihadapan hukum,” tambahnya.

Anggota DPRD Bulukumba, Amiruddin, menjelaskan, bahwa Negara ini adalah negara hukum, semua ada rambu-rambu yang harus dilalui. Proses UU MD3 sudah berlangsung dan ini dilahirkan oleh DPR Republik Indonesia. Maka seandainya UU MD3 ini diproses di Bulukumba maka dipastikan tidak lolos, meski masalah MD3 ini memang ada yang setuju dan tidak. Untuk itu, dia mengajak mari membuka suara bagi yang tidak sepakat.

“Ini kewenangan pusat, dia diproses disana. Tapi, ini ada hikmahnya sebab kita bisa ketemu adanya UU MD3 ini,” jelasnya.

Anggota dewan lain, Andi Baso Zulkarnaen Jalal, menambahkan, saat ini, ratusan advokad di Jakarta sedang menguggat UU MD3 ke Mahkama Konstitusi (MK). Sebab, dia tidak sepakat atas revisi UU yang dimaksud ini, sehingga semua masih menunggu proses yang berjalan. UU MD3 saat pembahasan menteri hukum tak melaporkan ke Presiden soal prosesnya. Bahkan, dia melaporkan setelah semua sudah rampung, sehingga ini menimbulkan perbedaan.

“Sekarang pak Presiden belum menandatangani UU MD3 ini. Nah, ini berbahaya jika kedua lembaga ini bertikai,” kata legislator asal Partai Demokrat Bulukumba ini.

PMII Bulukumba UU MD3

Penulis: 
    author

    Posting Terkait