Kejati Sulselbar Usut Dugaan Suap 49 M Oknum ASN

oleh
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin saat menerima aspirasi puluhan mahasiswa, Senin (09/07/2018).

MAKASSAR, BBO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat segera mengusut indikasi dugaan suap dana proyek irigasi 49 Miliar Kementerian PUPR oleh salah seorang oknum ASN di Kabupaten Bulukumba.

Hal tersebut diutarakan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin saat menerima aspirasi puluhan mahasiswa PPM Sul-Sel yang menggelar unjuk rasa didepan Kejati, Senin (9/7) kemarin.

Kata Salahuddin pihaknya akan menindak lanjuti apa yang menjadi laporan dari mahasiswa tersebut, meminta Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali untuk diperiksa. Namun sebelum itu pihak Kejati terlebih dahulu menunggu hasil pengkajian.

“Tinggal tunggu pengkajian untuk bisa melakukan pendekatan terkait persoalan tersebut,” singkat Salahuddin didepan demonstran.

Seperti diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PPM Sul-Sel menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan indikasi suap 49 M di depan Kejati Sulselbar, Senin kemarin.

Dalam aksinya mereka menuntut beberapa poin diantaranya, mendesak Kejati periksa Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali selaku pemberi rekomendasi dari ASN yang membuat status di media sosial (Facebook) terkait dugaan suap tersebut.

Kedua meminta Dinas PSDA untuk memberikan penjelasan ke publik terkait realisasi proyek irigasi 49 M yang telah beredar luas.

Ketiga Meminta inspektorat untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada salah satu ASN yang menyebar luaskan informasi indikasi suap anggaran irigasi 49 M atas perintah Bupati Bulukumba.

Terakhir mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa secara mendalam oknum ASN dan Bupati Bulukumba terkait anggaran irigasi 49 M.

Untuk diketahui juga, polemik indikasi dugaan suap dana 49 M proyek irigasi dari kementerian PUPR mencuat setelah salah seorang ASN bernama Andi Ichwan AS mengunggah sebuah status di akun Facebook miliknya beberapa waktu lalu.

Dalam status tersebut ia menuliskan tentang dugaan suap untuk pencairan dan DAK penugasan tahun anggaran 2017 di kementerian PUPR.