Tolak Hutang Bank Dunia, AGRA Sebut Program Reforma Agraria Pemerintah Palsu

oleh

JAKARTA – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terus melakukan pinjaman hutang kepada Word Bank (Bank Dunia) maupun lembaga Finansial lainya. Secara khusus terhadap kucuran USD 200 juta dari Bank Dunia untuk mendanai program Reforma Agraria (RA) Pemerintah Jokowi.

Hal tersebut dilontarkan ketua umum AGRA, Rahmat Ajiguna melalui pernyataan sikap yang diteruskan ke seluruh cabang AGRA di Indonesia.

Loading...

Dalam pernyataan sikapnya ia memberikan pandangan dan sikap secara terbuka baik kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) atas program Reforma Agraria yang dijalankan oleh Pemerintah Jokowi.

“Pada pokoknya Reforma Agraria yang dijalankan oleh Pemerintah Jokowi saat ini adalah Reforma Agraria palsu dan bukan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dasar 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960,” katanya.

Program Reforma Agraria Jokowi yang saat ini dijalankan dalam rangka pelaksanaan program reforma agraria “Ala Bank Dunia”, yaitu Land Administration Project (LAP) yang pada intinya adalah sertifikasi untuk kepentingan pasar tanah dan angunan Bank.

“Kami telah menyampaikan sikap menentang program Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi karena program tersebut bertujuan tetap mempertahankan eksistensi monopoli dan mempercepat perampasan tanah serta mendukung praktek peribaan oleh lembaga per-bank-kan dan keuangan Internasional melalui pengagunan sertifikat,” tambah Rahmat.

Reforma Agraria Jokowi bertentangan dengan tuntutan kaum tani untuk program Reforma Agraria Sejati menghapusakan monopoli tanah dan memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki tanah.

“Utang 2,9 triliun dari Bank Dunia untuk mendanai One Map Program sebagai pendukung pelaksanan RA semakin membuka kedok kepalsuan dari program Reforma Agraria pemerintah Jokowi,” tutur Rahmat.

Kucuran hutang dari Bank Dunia direncanakan berlanjut termin kedua dan ketiga. yaitu untuk pendanaan infrastruktur pembiayaan Geopasial sebesar USD 10 juta dan termin ke tiga untuk pembiayaan pengelolaan proyek dan pengembangan kelembagaan sebesar USD 28 juta.

Atas hutang terhadap Bank Dunia untuk pembiayaan Reforma Agraria AGRA menegaskan kembali sikap menentang dijalankanya Reforma Agraria Palsu Pemerintah Jokowi dan menuntut pembatalan utang serta menghentikan seluruh pembiayaan program melalui skema hutang dari Bank Dunia maupun lembaga finansial lainya.

Bank Dunia sebagai lembaga kapitalis monopoli telah terbukti mendikte kebijakan dan program pemerintah Indonesia yang merampas tanah-tanah rakyat melalui pembiayaan maupun dukungan teknis. sepertihalnya yang di lakukan dalam program Reforma Agraria Jokowi Saat ini.

“Kami juga ingin menyampaikan sikap untuk menentang rencana pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang akan dilaksanakan pada Oktober Mendatang, dimana pertemuan ini akan menghabiskan 855 milyar dari APBN diluar dari pembiayaan Infrasturktur untuk mendukung pelaksanana pertemuan tersebut yang mencapai 5 triliun hanya untuk membahas rencana jahat Imperialis dalam melancarkan neo liberal di Indonesia dan diberbagai negeri,” jelasnya.

“Kami menyerukan kepada gerakan Rakyat dari berbagai sektor untuk terus memperkuat dan memperbesar organisasi dan menentang seluruh skema Bank Dunia yang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi di Indonesia,” pungkas Rahmat. (Rilis)

Loading...