Terkait Kasus Dugaan Suap 49 M di Bulukumba, Ini Langkah Kejati Sikapi Laporan Mahasiswa

oleh
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin saat menerima aspirasi puluhan mahasiswa.

MAKASSAR, BBC – Menanggapi aspirasi tuntutan dan pelaporan mahasiswa pihak Kejati Sulsel akan melakukan langkah-langkah penanganan sesuai mekanisme terkait kasus dugaan suap proyek irigasi sebesar 49 Miliar di kabupaten Bulukumba di Kementerian PUPR.

Kasus tersebut disebut-sebut menyeret nama Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali. Pasalnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM SulSel) menggelar aksi unjuk rasa untuk kesekian kalinya terkait kasus tersebut di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Selasa (25/09/2018).

Loading...

Dalam tuntutannya mahasiswa mendesak pihak Kejati untuk segera menelusuri dugaan suap kasus yang pertama kali mencuat di sosial media Facebook itu, di-posting oleh salah seorang oknum ASN di lingkup pemerintah kabupaten Bulukumba, bernama Andi Ichwan.

Mahasiswa menyampaikan aspirasinya ke pihak Kejati untuk segera memanggil Bupati dan oknum ASN tersebut untuk diperiksa.

“Kejati sikapi laporan pengaduan teman-teman mahasiswa. Mengenai penanganan masalah ini pihak kejati berjalan sesuai dengan mekanisme,” kata Salahuddin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Selasa (25/09/2018).

“Pemanggilan ada tata cara yang harus dilewati dan tidak serta merta semua langsung dengan metode pemanggilan dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan,” tambahnya.

Seperti diketahui juga, kasus dugaan suap dana 49 M proyek irigasi dari kementerian PUPR mencuat setelah salah seorang ASN di Bulukumba bernama Andi Ichwan AS mengunggah sebuah status di akun Facebook miliknya beberapa waktu lalu.

Dalam status tersebut ia menuliskan tentang dugaan suap untuk pencairan dan DAK penugasan tahun anggaran 2017 di kementerian PUPR.

Namun, informasi terbaru menyebut oknum ASN tersebut saat ini telah melaporkan kasus dugaan suap tersebut langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Loading...