Bupati: Tingkahnya Ihwan Ini Sudah Keterlaluan, Saya Akan Laporkan Pencemaran Nama Baik

oleh
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.

BULUKUMBA, BBC – Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali angkat bicara mengenai Polemik kasus dugaan suap pencairan dana proyek irigasi sebesar 49 Miliar di Kementerian PUPR yang menyebut-nyebut dirinya.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, AM Sukri menegaskan tidak akan tinggal diam mengenai hal ini, dirinya mengancam akan melaporkan Andi Ichwan Amkas yang pertama kali memunculkan Polemik tersebut di pada postingan Facebook miliknya, atas tuduhan pencemaran nama baik.

Loading...

“Tingkah nya Ihwan ini sudah keterlaluan saya akan laporkan pencemaran nama baik terhadap saya,” kata AM Sukri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (25/09/2018).

Dirinya juga mengatakan mendukung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk mengusut kasus tersebut setelah puluhan mahasiswa mendesak dan melakukan pelaporan di Kejati.

Saya mungkin lebih setuju diusut oleh Kejaksaan supaya jelas siapa yang disogok dan siapa yang menyogok serta uangnya dari mana,” kata Bupati.

Selain itu, AM Sukri juga menjelaskan terkait rekomendasi yang diserahkan ke Andi Ichwan bukanlah untuk mengurus proyek irigasi 49 Miliar itu.

“Rekomendasi yang saya kasi itu untuk mengurus dana APBD P TA 2017 tampa ada janji di bayar karena si Ihwan Amkas ini ASN yang akan mengurus,” tambah Bupati.

Sedangkan dana Rp 49 Miliar itu menurutnya yang dia serahkan list APBD Pokok 2018. “Itupun hanya list palsu karena dana yang ada resmi hanya Rp 30 M apa yang kita bayar,” jelas Bupati.

Seperti diketahui juga, kasus dugaan suap dana 49 M proyek irigasi dari kementerian PUPR mencuat setelah salah seorang ASN di Bulukumba bernama Andi Ichwan Amkas mengunggah sebuah status di akun Facebook miliknya beberapa waktu lalu.

Dalam status tersebut ia menuliskan tentang dugaan suap untuk pencairan dan DAK penugasan tahun anggaran 2017 di kementerian PUPR.

Namun, informasi terbaru menyebut oknum ASN tersebut saat ini telah melaporkan kasus dugaan suap tersebut langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Loading...