Pemkab Bulukumba Larang PT Lonsum Kelola 8 Hektar Tanah Adat

oleh

KAJANG – Pemkab Bulukumba pada tahun 2019 ini melarang PT Lonsum mengelola 8 HA kawasan tanah adat. Hal itu merupakan langkah awal pemerintah mendukung masyarakat di kawasan adat di Kecamatan Kajang.

Pemkab meminta dilakukan memperbaiki kondisi wilayah tersebut dengan melakukan penghijauan. Hal itu diungkap Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali saat bertandamg ke kawasan adat Ammatoa Kajang, Jumat 8 Februari 2019.

Bupati dan beberapa pejabat muspida menemui Amma Toa guna membahas konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Kajang dengan PT. Lonsum. Bupati Bulukumba berharap kepada seluruh masyarakat kajang yang merasa memiliki lahan dan pemilik tanah adat kajang untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat adat kajang.

Saat ini pemerintah kabupaten Bulukumba sedang melaksanakan negosiasi dengan PT. Lonsum yang saat ini masih memegang HGU Pengelolaan Lahan yang akan berakhir Tahun 2023. Bupati A. Sukri berjanji di hadapan Masyarakat Adat Kajang untuk berusaha maksimal membantu menyelesaikan sengketa tanah ini.

“Mari kita selalu menjaga situasi di daerah ini untuk tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali. Mari kita saling menyayangi, jgn saling berhadap2an apalagi terjadi kontak fisik yang bisa berdampak negatif bagi kita semua,” katanya.

Dia mengatakan

Iklan
Pemkab telah membentuk tim kecil untuk menyelesaikan persoalan ini. “Pak Kapolres, Dandim dan Kajari akan bahu membahu bersama saya untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi di daerah kita,” bebernya lagi.

Hasil pertemuan dengan Ammatoa dan Para Galla / Kepala Desa akan dibawa ke pusat untuk membicarakan dengan PT. Lonsum, dan Tim Kecil yang telah terbentuk. Ammatoa sangat berharap agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan tanah adat ini, karena tanah adat ini merupakan tanah kehidupan yang dapat menghidupi masyarakat adat kajang

Masyarakat adat kajang butuh lahan adat untuk dikelola sehingga mereka bisa bertahan hidup. “Sudah terlalu lama PT Lonsum mengelola tanah adat kami, tapi mereka tidak pernah memperhatikan kehidupan kami disini,” kata salah seorang pemangku adat.

Menurut A. Sukri, ada beberapa alternatif solusi untuk percepatan penyelesaian sengketa Tanah Adat Kajang. Diantaranya pengosongan lahan / tanah adat untuk percepatan pengukuran HGU. “Hal ini akan kami kawal bersama DPRD saat pertemuan nantinya di Jakarta. Terkait dengan rencana pihak PT Lonsum untuk memperpanjang HGU, sebelum pemerintah kabupaten mengeluarkan rekomendasi, batasan tanah adat dan tanah masyarakat harus jelas dan pihak Lonsum harum memiliki amdal,” tutup Sukri.

Iklan