Ketika Kata Dipermalukan Data

oleh

KATA adalah lawan tangguh bagi data. Keduanya sama-sama kuat. Perbedaannya, dalam bentuk lisan maupun teks, kata bisa diralat maupun direvisi sewaktu-waktu. Sedangkan data bisa diperbaiki, dilengkapi, dan diperbaharui.

Kelemahan terbesar bagi kata adalah mudah salah. Tapi seharusnya kata harus sedapat mungkin sesuai data manakala berada di hajatan penting yang menyangkut negara dan bangsa, semisal debat capres.

Kata diproduksi individu secara spontan ataupun terencana. Sedangkan data biasanya diproduksi secara kolektif, terukur, metodologis, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kata bisa mengkorupsi data sedangkan data bisa membantah kata.

Kata lebih sering menafikan data. Namun data lebih sering mempermalukan kata. Pada akhirnya kata lebih sering diralat atau direvisi. Ketika kata direvisi maka di situlah puncak kemenangan data.

Contoh kasus kata yang menafikan data yang akhirnya dipermalukan oleh data adalah Debat Capres pada 17 Februari 2019. Capres 01 berkata, “Selama tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan.”

Data membantahnya melalui Walhi dan Greenpeace Indonesia. Data mereka, kebakaran hutan terhebat tahun 2015. Setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Data PKHL Kemenlingdup dan Kehutanan menunjukkan, kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi pada ribuan hektar sepanjang 2016-2018. Fakta penguat melalui jejak digital, terdapat beberapa foto selfie Capres 01 di area kebakaran hutan.

BACA JUGA:   Kartu Sakti Versus Kartu Ajaib

Capres 01 berkata, “Tidak ada konflik untuk pembebasan lahan Infrastruktur.” Ditambahkannya dengan bangga, “Karena Pemerintah memberi ganti untung lahan, bukan ganti rugi.”
Dia pun berkata, “Tidak ada lagi konflik agraria selama empat tahun terakhir.”

Data Konsorsium Pembaruan Agraria mementahkannya. Sebanyak 659 kasus konflik lahan pada tahun 2017. Rakyat Indonesia tidak akan lupa ketika ratusan masyarakat Kendeng Jawa Tengah yang memprotes sikap pemerintah yang membiarkan pertambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang. Mereka menuntut Presiden untuk mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh , Gubernur Jawa Tengah. Tetapi seperti biasa Presiden tidak mengindahkan tuntutan itu, hingga mereka melakukan aksi semen cor kaki di depan Istana, yang menyebabkan kehilangan nyawa.

Menurut beberapa sumber data, bahwa dalam persoalan konflik agrarian ini, terdapat 41 orang korban tewas, dan 546 korban dianiyaya. Tetapi Capres 01 tidak mengetahui atau tidak menganggap itu sebagai konflik.

Capres 01 berkata, “Indonesia import jagung hanya 180.000 ton.” Ditambahkannya pula dengan mengklaim, “Ada produksi 3,3 juta ton yang dilakukan petani, sebuah lompatan besar.”

Data BPS mmembantahnya. Impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta.

Capres 01 dalam sebuah sesi menyebutkan kata “yu-ni-kon” (di mana bunyi huruf r di akhiran tidak jelas). Padahal seharusnya pronunciation-nya adalah “yuu-ni-kawrn”. Capres 02 yang mahir berbahasa Inggris mencoba untuk menegaskan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Capres 01 itu. Karena “Unicon” beda dengan Unicorn. Unicon adalah bahasa pemrograman yang dirancang oleh Clint Jeffery dengan bantuan Shamim Mohamed, Jafar al-Gharaibeh, Robert Parlett, etc. Sedangkan “Unicorn” adalah makhluk dalam mitologi yang menyerupai kuda dan mempunyai tanduk tunggal di tengah ubun-ubun kepalanya. Atau dalam konteks kekinian, maksudnya adalah sebuah perusahaan start-up yang usianya kurang dari 10 tahun, namun valuation-nya oleh investor atau publik sudah melebihi $ 1 milyar (Rp 14 trilyun).

BACA JUGA:   Sarungkanlah Pemimpin pada Tempatnya

Startup Unicorn seperti Lazada, Tokopedia, OLX mayoritas sahamnya dimiliki orang asing. Investasi saham terbesar untuk dunia eCommerce di Indonesia mayoritas dilakukan oleh orang asing, terutama oleh Mr Jack Ma dari RRC.

Kalau saham terbesar Lazada dimiliki Alibaba, yang juga pemilik Mr Jack Ma, belum yang lain juga dimiliki oleh orang asing, maka sangat-sangat jelas perkataan Capres 02 itu adalah amat kuat dasarnya, bahwa kita mesti hati-hati jangan sampai justru uang hanya mengalir keluar negeri.

Capres 01 membeberkan kepemilikan Lahan Capres 02 di Kalimantan. Padahal Hak Guna Usaha (HGU) atas Tanah Negara adalah sah, tidak melanggar hukum. Seorang calon presiden harus tahu itu. Dalam Bagian IV UU No 5 Tahun 1960 Pasal 28 sampai 34 dijelaskan mengenai HGU.

BACA JUGA:   Imajinasi Itu

Konsekuensinya, karena Capres 01 sudah membuka data kepemilikan Tanah untuk HGU, maka seharusnya Capres 01 selaku Presiden membuka Hak Guna Usaha kepemilikan Tanah secara jujur dan adil, semua pemilik HGU diseluruh Indonesia dibuka semua. Supaya jangan hanya Capres 02 saja, agar masyarakat tahu siapa yang menguasai lahan yang paling besar di seluruh wilayah NKRI.

Justru Capres 02 telah menjadi bagian dari perjuangan merebut kedaulatan negara diatas tanah Indonesia yang dikuasai asing. Capres 02 merebut tanah 10.000 hektar di Kalimantan Timur itu melawan Churchill Mining Plc asal Inggris. Perusahaan milik Capres 02 menguasai lahan tersebut melalui proses pembelian setelah krisis moneter tahun 1997-1998. Dalam proses pembelian tersebut banyak lahan yang justru dikuasai asing. Berikut pula dengan pembelian PT KIANI. Seandainya PT tersebut tidak dibeli Capres 02 tahun 2004, mungkin sudah menjadi milik asing, seperti halnya perusahaan JP Morgan Amerika atau Singapore.

Begitulah, ketika kata dipermalukan data. Dan data tidak sendirian, dia didukung fakta.

Pelajaran moral: Sebelum jadi manusia, Pinokio adalah boneka kayu. Dia diciptakan oleh Gepetto, seorang tukang kayu.