Cersil dan Golput

oleh

Para pendekar “golongan putih” jelas bukan orang sembarangan. Mereka tangkas membela kebenaran dan gesit menumpas kejahatan. Dalam buku-buku cerita silat (cersil) golongan putih selalu diwakili oleh seorang, sepasang, atau sekawanan pendekar paling tangguh dan trengginas. Anehnya, mereka tidak bisa mati di buku-buku cersil. Mereka tetap hidup setidaknya sampai ada tulisan kata “tamat”.

Adapun para pendekar yang berkecimpung dalam lembah kejahatan disebut “golongan hitam”. Perseteruan abadi antara golongan putih dengan golongan hitam adalah bagian klasik dan terpenting dalam setiap buku cersil.

Jika Pilpres 2019 adalah sebuah cersil, maka masing-masing kubu pasti akan saling mengklaim pihaknya sebagai golongan putih, pembela kebenaran, dan berpihak pada rakyat.

Jika tidak ingin diliputi ketegangan, tidak ada salahnya jika membayangkan dua paslon capres cawapres sebagai dua pasangan pendekar dari dua golongan berbeda. Pasangan pertama adalah seorang pendekar bertubuh tinggi kurus berusia setengah baya. Dia memiliki ilmu andalan yaitu “Ajian Panglimunan”, sebuah ilmu menghilang. Dia ditemani seorang pendekar bertubuh pendek dan berusia lanjut. Gerakannya agak lamban, tapi jangan salah sangka. Dia memiliki “Ajian Seipi Angin” yang bisa membuat tubuhnya melayang, ringan seperti kapas. Pasangan kedua adalah seorang pendekar tampan bertubuh kekar berisi. Dia memiliki ajian andalan “Benteng Topan Melanda Samudera”. Dia ditemani seorang pendekar yang juga tampan, bahkan tertampan di antara mereka berempat. Dia pun bertubuh tinggi kekar dan masih terbilang berusia muda. Ilmunya pun sangat tinggi, ajian andalannya adalah “Badai Menggulung Bumi”.

Cersil tidak ada kaitannya dengan politik. Namun entah bagaimana ceritanya sehingga orang-orang yang tidak menyalurkan hak politiknya dalam pemilu disebut juga “golongan putih” yang kemudian disingkat “golput”. Padahal mereka bukan pendekar silat dan belum tentu pembela kebenaran. Justru malah sebagian mereka adalah “pemalas” dalam ikut menentukan arah nasib bangsa.

Golput mulai menggejala sejak era Orde Baru. Walaupun waktu itu masih malu-malu kucing, padahal kucing saja tidak pernah malu menjadi golput abadi. Golput sejak saat itu menjelma menjadi gerakan tersendiri. Mereka memilih untuk tidak memilih. Alasan utamanya yakni mereka punya upaya untuk memulai kembali ikhtiar menuju demokrasi yang lebih substansial.

Sejarah kepemiluan mencatat, gerakan golput tidak atau belum pernah berhasil menggapai apa yang mereka dambakan. Lagipula golput bukanlah bagian dari sistem untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan politik yang strategis. Golput pun belum pernah menang pemilu.

Fenomena golput kian membesar di era reformasi. Semakin masif saja gerakan ini. Segelintir elite gerakan golput malah sudah sampai pada fase mendorong para pengikutnya untuk menjadi golput yang “kaffah.”

Ada banyak alasan untuk menjadi golput. Mulai dari tidak terdaftarnya nama mereka di DPT sehingga tidak bisa menyalurkan hak suara, kesiangan bangun atau terlambat ke TPS, lupa hari pencoblosan, menganggap aktivitas lain lebih penting dibanding pemilu, bingung mau memilih siapa, tidak mengenal calon-calon yang akan dipilih dalam pemilu, hingga alasan kecewa terhadap kinerja pemerintah maupun legislatif. Alasan terakhir inilah yang paling sering mengemuka dan dianggap menjadi ruh gerakan golput yang bergengsi.

Golput yang ‘serius’ secara politik ini kerap mempropagandakan lintasan-lintasan sejarah kekuasaan di nusantara. Sejarah tentang kedatangan bangsa-bangsa kolonial yang bergantian berkuasa berabad-abad. Semuanya bermula dari adanya persekutuan mereka dengan kaum komprador yang berambisi pada kekuasaan. Lalu dengan berbagai macam teknik rekayasa sosial, devide et impera menjadi cara paling efektif untuk melahirkan penguasa boneka yang mereka inginkan.

Histori klasik ini memang benar adanya. Namun sejarah ini justru dijadikan alat propaganda untuk menggaet lebih banyak lagi orang untuk golput. Menjelang Pilpres 2019 pun, propaganda

Iklan
itu kurang lebih berbunyi: “Pemilihan presiden tak ubahnya pengulangan kaum penjajah untuk mengekspos penguasa boneka pilihannya, agar dapat diterima masyarakat sebagai suatu kewajaran.” Namun tentunya isi propaganda itu belum tentu sesuai fakta kekinian. Dia lebih sering relevan dengan romansa perjuangan “kekuatan kiri baru” masa silam.

Ada yang cukup menarik di hari-hari ini. Sedang terjadi ”ketegangan” tiga poros antara pendukung paslon 01, paslon 02, dan Golput. Suhu politik yang ada saat ini memang tidak mendukung orang untuk berpikir dan berdialog secara otentik baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Apalagi ketegangan itu justru beralih meruncing antara kaum golput dengan pendukung paslon 01.

Menyimak berbagai perseteruan digital, postingan individu, artikel dan berita resmi maupun tidak resmi di jagad maya, bisa disimpulkan golput yang bersitegang dengan pendukung paslon 01 terdiri dari tiga jenis. Pertama, pendukung paslon 01 pada Pilpres 2014 yang kecewa terhadap kinerja maupun kamuflase yang dilakukan rezim. Kedua, pendukung paslon 01 yang kecewa dengan pilihan jagoannya menentukan cawapres. Ketiga, orang yang tidak menyukai paslon 01 maupun paslon 02.

Sejak dulu, fakta lainnya yang tidak bisa dinafikan dari berkembangnya golput adalah bahwa sebagian besar partai politik yang ada di Indonesia masih mewarisi partai politik zaman Orde Baru yang hanya berfungsi sebagai official pada saat pemilu. Partai politik kehilangan karakter politik massa. Mereka tidak memiliki tradisi untuk membangun taktik aliansi terbuka. Meskipun terdapat pengecualian bagi fenomena baru munculnya kekuatan islam dari luar partai politik yang akhirnya beraliansi dengan pihak oposisi. Menariknya, aliansi terbuka ini pada awalnya tidak didahului bargaining seperti lazimnya sebuah koalisi.

Menjadi golput dipandang bukan taktik terbaik untuk membangun perubahan. Meskipun dalam sejarah kepemiluan, Golput adalah “unintended consequences”, yaitu suatu kondisi yang tidak terduga dalam kepemiluan meskipun tidak pernah signifikan. Itulah sebabnya, sekuat apapun, golput tidak pernah berhasil memberi pengaruh besar terhadap negara-negara demokrasi.

Golput dianggap sebagai kekhususan kontradiksi dengan pengguna hak pilih. Namun relasi keduanya bukan oposisi biner. Golput bukan kelompok orang yang tak diberi hak pilih, melainkan golput adalah kelompok yang memiliki hak pilih, namun enggan atau tidak sempat menggunakan hak pilihnya.

Kontradiksi golput dan pengguna hak pilih berasal dari unsur yang sama dan bukan berbeda. Itu sebabnya kontradiksi Golput dan pengguna hak pilih tidak pernah mencapai level pertentangan kelas.

Yang menarik, tersembul dua pertanyaan kecil menjelang Pilpres 2019. Kemana eks HTI akan melabuhkan pilihan? Akankah mereka tetap bertahan golput seperti pemilu-pemilu sebelumnya? Kemana Jamaah Tabligh melabuhkan pilihannya? Selama ini kelompok dakwah tersebut steril dan tertutup dari wilayah politik. Benarkah sikap mereka akan berbeda dalam Pilpres 2019? Sebab jika hanya melihat seorang Ustad Dery Sulaiman di kubu paslon 02, tentu tidak bisa serta merta dijadikan indikator sikap politik jutaan anggota Jamaah Tabligh di Indonesia.

Pilpres 2019 memang bukan sebuah cersil. Namun tidak menutup kemungkinan ada kelompok terbesar dari golongan putih sebagaimana dalam cersil yang akan menandai sebuah tonggak baru perjalanan bangsa. Sementara itu golput yang tidak akan mempergunakan hak pilihnya dipastikan masih bukan ancaman besar bagi legitimasi hasil pemilu. Lalu pihak siapakah nantinya yang kemungkinan besar paling meradang kepada golput?(*)

Pelajaran moral:
* Golput bikin resah tapi biasanya tidak bagi oposisi.
* Pendekar yang punya ilmu menghilang biasanya akan benar-benar menghilang ketika keliru merapal ajian.

Iklan