Mesin Waktu sampai Kungfu Panda

oleh

Satu-satunya jenis “mesin waktu” untuk mengunjungi negeri-negeri yang pernah ada di peta bumi pada masa silam adalah dengan menelusuri literasi. Memasuki terowongan sejarah yang senyap adalah juga pengembaraan nalar menemukan berkas-berkas cahaya pengetahuan masa lampau. Namun perlu dicatat, ketika mengendarai mesin waktu jangan sampai terdampar di gorong-gorong.

Di salah satu lekuk terowongan itu kita mungkin akan bertemu negeri berjuluk “Andalusia Kedua.” Namanya Turkistan, sebuah negeri masyhur. Ilmuwan-ilmuwan penting dari dunia Islam berasal dari sana. Al-Bukhari, Al-Biruni, Al-Farabi, Abu Ali Ibnu Sina, dan sederet lagi lainnya.

Dalam buku “Turkistan: Kisah Hilangnya Negara Islam” yang ditulis oleh Najib Al-Kailany, seorang sastrawan Mesir, disebutkan tentang eksplorasi Turkistan yang terletak di Asia Tengah dengan penduduk mayoritas keturunan Turki, merupakan salah satu benteng kebudayaan dan peradaban Islam. Abad ke-16 sampai abad 18 merupakan masa awal penaklukan oleh Cina dan Rusia melalui ekspansi teritorial militer terhadap Turkistan.

Cina mencaplok Turkistan Timur. Kemudian mengganti namanya menjadi Sinkiang. Sementara Turkistan Barat direbut Rusia. Sejak itu nama Turkistan terhapus dari peta dunia. Dunia lalu mengenal nama Republik Soviet Uzbekistan, Republik Soviet Turkmenistan, Republik Soviet Tadzhikistan, Republik Soviet Kazakestan, dan Republik Soviet Kirgistan.

Cina melalui program invasi infrastruktur telah mengadakan konflik militer atas nama perlindungan aset terhadap infrastruktur secara total di Turkistan. Menurut Allesandro Alduino (2018: 13) dalam bukunya “China’s Private Army: Protecting the New Silk Road, “ bahwa sejak peluncuran Belt and Road Initiatif (BRI) pada tahun 2013, Cina melakukan diplomasi ekonomi, politik dan keamanan. Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan metafora Global Silk Connectivity sebagai pembangunan berkelanjutan bagi China untuk menguasai dan menyambungkan jalur perdagangan dunia.

Terkait Indonesia, Allesandro Alduino menguraikan, “Upaya BRI China masuk wilayah Indonesia sudah dimulai sejak 20 tahun lalu, setelah berakhirnya masa rezim Soeharto. Wilayah pertama dijadikan aneksasi konflik adalah Sipadan-Ligitan dan laut China selatan. Melalui propaganda militer itulah, sambil mengintip wilayah Indonesia. Tetapi, cara masuk ke jantung Indonesia melalui infrastruktur yang memang selama ini menjadi kebutuhan rakyat Indonesia.”

Peter Calven dalam bukunya berjudul “The Process Of Political Succession”, diterbitkan oleh Palgrave Macmillan, published in the United States of America in 1987, mengatakan suksesi politik di RRC dan negara-negara jalur BRI memaksa aturan yang mereka berlakukan melalui kerjasama bilateral.

Peter Calven (1987) mengungkapkan setidaknya tiga model suksesi politik dijalur BRI yakni: 1). Model totaliter, yang menganggap pemimpin individu aturan pribadi dan mencakup semua sebagai sektor penting. Sekarang dianut oleh China. 2). Model konflik, bahwa kebijakan BRI harus menentukan struktur kekuasaan politik yang dibentuk berdasarkan kekuatan partai politik. 3). Model birokrasi, mereka akan pengaruhi kekuasaan politik untuk melayani kepentingan mereka dengan memberi penekanan pada pemimpin untuk menjalankan sistem kekuasaan sesuai keinginan mereka. Hal yang paling spesifik adalah menyiapkan Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara China untuk kepentingan apapun, termasuk pemilu.

Sedangkan Robinson dalam buku “The Process Of Political Succession” (1987) mengatakan, bahwa cara suatu sistem diatur agar berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam sistem politik. Robinson pun menyarankan China menggunakan pendekatan ini: 1). pendekatan lingkungan yang berfokus pada arah ekonomi Cina, populasi keseimbangan pangan, ancaman perbatasan, dan status negara-negara koloninya. 2). pendekatan kepribadian, terutama individu, faksi, dan gender harus dimanfaatkan. 3). pendekatan kemasyarakatan, yang mendalilkan masyarakat: lingkungan sosial, budaya, sejarah, dan struktur dan operasi institusi keluarga ekonomi sosial politik dalam menentukan pilihan politik.

Sejarah mencatat, ternyata Turkistan tidak sendirian. Pada tahun 1950, negara Tibet mengalami nasib sama. Negara Angola dan Zimbabwe pun dicaplok RRC secara de facto. Negara Ukraina telah menyerahkan wilayahnya 3 juta Ha untuk dikuasai RRC karena Ukraina tidak mampu bayar hutang. Lalu nasib yang sama sedang menanti Sri Lanka, Djibouti, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perjanjian telah menyebabkan negara-negara itu jatuh ke dalam cengkeraman RRC. Yang masih beruntung adalah Maladewa dan Malaysia. Pada kedua negara tersebut, rakyat mendukung oposisi dan menang melawan petahana yang didukung Cina. Dengan kemenangan di kedua negara itu, recovery bisa dilakukan. Termasuk pembatalan-pembatalan kerjasama investasi infrastruktur dengan Cina seperti yang dilakukan oleh Mahathir Mohammad, Perdana Menteri terpilih di Malaysia.

Bagaimana dengan Singapura? Tahun 1967 saat memulai aksi menguasai Singapura, Lee Kuan Yew memulai karir politiknya dengan cara mendatangi pesantren-pesantren mengenakan baju koko dan peci sambil memberikan bantuan. Masyarakat Melayu simpatik dan percaya saja kepada dia dengan satu ucapan yang digadang-gadang “ternyata dia baik”.

Setelah berkuasa, Lee Kuan Yew menaikkan harga tanah dan pajak di perkotaan dengan segala aturan yang di buatnya. Sehingga masyarakat Melayu di perkotaan tidak mampu bayar pajak dan menjual propertinya lalu menyingkir ke pedesaan.

Lee Kuan Yew membangun pulau Reklamasi dan menampung imigran Cina dan dibuatkan KTP agar mereka turut berpartisipasi dalam setiap Pemilu. Sehingga dalam setiap event Pemilu, etnis pendatang menang. Begitulah cara Lee Kuan Yew meliberalkan Singapura. Hingga saat ini, peran etnis Melayu di Singapura hanya di level kelas bawah. Etnis Melayu tersingkir, mereka tinggal tersisa 30 % dari jumlah penduduk

Iklan
negara itu.

Perang Asimetris
Untuk lebih memahami target-target dari OBOR RRC, buku berjudul “Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru”, penerbit Global Future Institute, 2016 yang ditulis oleh dua pakar kajian geopolitik, Hendrajit dan M Arief Pranoto, bisa memperluas cakrawala kita tentang perang gaya baru yang dinamakan asymmetric warfare atau perang asimetris.

Perang asimetris ini memang tidak menimbulkan bau mesiu, tidak melibatkan senapan namun dampaknya lebih mengerikan dari serangan bom atom. Inilah yang menjadi nilai lebih dari perang asimetris, membutuhkan dana yang tidak begitu banyak namun efektif mencapai tujuan.

Perang asimetris merupakan peperangan yang melibatkan dua aktor atau lebih melalui medan tempur yang luas yang mencakup trigatra (geografi, demografi, dan SDA) dan pancagatra (ideologi, ekonomi politik, sosial budaya, dan hankam). Pola perang asimetris ini adalah dengan menerapkan ITS (Isu, Tema, dan Skema). Untuk menyebarkan isu, para negara imperialis biasanya menggunakan LSM, personal, atau lembaga bentukan sendiri. Sedangkan untuk mengangkat tema, akan ada media massa, LSM, media sosial dan lain-lain yang ikut bermain.

Pada tahap akhir, skema dipasang oleh pihak-pihak yang mengendalikan kebijakan negara. Pihak-pihak inilah yang disebut sebagai komprador atau orang yang menghancurkan bangsanya sendiri dengan berbagai pembenaran. Perang asimetris tentu saja menyerang negara-negara yang memiliki SDA melimpah tak terkecuali Indonesia. Mengapa Indonesia? Ditinjau dari segi geopolitik, Indonesia memliki banyak bahan mentah untuk industri modern dan jalur pelayaran yang strategis.

Serangan perang asimetris yang dilancarkan asing sangat kentara terutama di bidang politik. Amandemen 4 kali UUD 1945 adalah salah satu buktinya. Dengan UUD 1945 hasil amandemen, banyak terlahir UU yang pro asing. UU tersebut memberikan kelonggaran bagi asing untuk menancapkan kekuasaannya di nusantara.

Perang asimetris kemudian berkembang menjadi perang hibrida. Perang hibrida adalah perang yang mengkombinasikan teknik perang konvensional, perang asimetris, perang proxy, perang informasi dan lain-lain demi kemenangan atas pihak lawan. Perang proxy adalah konfrontasi antara dua negara atau dua kekuasaan besar dengan menggunakan pemain pengganti guna menghindari konfrontasi secara langsung.

Perang Asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer, tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat dari perang militer.

Sasaran Perang Asimetris ada tiga :
1. Membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme/kapitalisme.
2. Melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat.
3. Menghancurkan ‘food security’ (ketahanan pangan) dan ‘energy security’ (jaminan pasokan dan ketahanan energi) sebuah bangsa. Selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain dalam hal ‘food and energy security’.

Pertanyaannya kini, “Bagaimana modus Perang Asimetris yang sering dilakukan oleh Cina?” Sejak reformasinya, Cina mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan ‘One Country and Two System’, yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Cina. Artinya, para pengusaha boleh didepan membuka ladang-ladang usaha diluar negeri, tetapi ada ‘back up’ militer (negara) di belakangnya. Itulah titik poin konsepsi ‘One Country and Two System’ yang kini tengah dijalankan oleh RRC di berbagai belahan dunia.

Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam menggunakan “pendekatan Naga” terhadap rakyatnya, sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas internal negeri. Sebaliknya ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara diubah menerapkan “pendekatan Panda” (simpatik), dalam bentuk :
* Menebar investasi atau “bantuan dan hibah” dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur dan lainnya, sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat” -nya yang mengikat. Pendekatan Panda merupakan ruh atau jiwa pada model “perang asimetris” yang sering dikerjakan oleh Cina.

‘Turnkey Project Management’, adalah sebuah model “investasi asing” yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya :
* Mulai dari ‘top management’, pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya (sekaligus tentara) di’dropping’ dari Cina. Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warga Cina migrasi besar-besaran dan bahkan banyak yang menikah dengan warga lokal.

Beberapa tahun lalu, Masako Kuranishi, Peneliti dari Universitas Tsurumi dan Universitas Seigakuin Jepang, pernah mengingatkan Pemerintah Indonesia agar lebih waspada menghadapi politik ekspansi komunis RRC yang semakin lama semakin gencar di bawah kekuasaan Presiden Xi Jinping. “Jangan sampai Indonesia berantakan gara-gara tidak siap menghadapi politik ambisius RRC di Asia ini,” ujarnya mengingatkan.

Peringatan ini bukan tanpa sebab, karena sejumlah negara di Afrika telah bertekuk lutut dan menggadaikan kedaulatannya kepada RRC disebabkan utang yang tak mampu mereka bayar. Pilpres 2019 adalah pertaruhan akal sehat. Jangan pernah berharap di masa depan sudah ada teknologi yang bisa menciptakan mesin waktu untuk membawa kita kembali ke Pilpres 2019 buat merevisi pilihan.(*)

Pelajaran moral:
Tidak ada urusan dengan Belanda, tapi sekarang kita berurusan dengan pasukan Kungfu Panda.

Iklan