Pembahasan Tatib DPRD Alot, Pimpinan Sidang Kerap Saling Oper Palu

BULUKUMBA, — Pemandangan menarik terlihat saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba periode 2019-2024.

Rapat yang berjalan cukup alot itu sedang membahas Tatib, apakah akan diubah atau tetap menggunakan yang diterapkan pada periode sebelumnya.

Namun, tidak terarahnya sidang membuat agenda inti membahasan tatib harus di skorsing beberapa kali.

Dari pantauan sejumlah awak media di ruang paripurna DPRD Bulukumba, selain tidak terarahnya persidangan, juga karena tidak dihadirkannya draft rancangan diawal persidangan sehingga proses persidangan pembahasan tatib timbul perdebatan yang cukup alot oleh sejumlah anggota DPRD Bulukumba. Dimana tidak jelasnya acuan pembahasan tatib kerap jadi perdebatan panjang

Akibatnya, kondisi persidangan kerap menimbulkan bahan ketawaan para anggota DPRD sendiri lantaran pimpinan DPRD Bulukumba yang diisi oleh H Rijal sebagai Ketua Sementara dan Abd Kaab yang menjabat Wakil Ketua Sementara kerap saling memindahkan atau mengoper palu sidang.

BACA JUGA:   Perjalanan Dinas DPRD Bulukumba Tembus ke Angka 10 Miliar Rupiah

Legislator PKB, Fahidin HDK mengatakan bahwa alotnya persidangan terjadi karena pimpinan sidang terlambat menetapkan pedoman tatib yang diajukan ke meja para dewan. Sementara para anggota DPRD meminta agar draft Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman dasar penyusunan tatib juga dihadirkan.

“Teman-teman dewan meminta agar draft rancangan tatib dihadirkan agar kita punya pedoman saat pembahasan. Termasuk draft PP 12 itu juga harus dihadirkan juga,” katanya, Rabu, 4 September 2019.

Menurut Fahidin, draft rancangan tatib seharusnya dihadirkan dan disusun oleh pimpinan sementara. Agar pada saat pembahasan tatib berlangsung, para anggota DPRD memiliki pedoman pembahasan. Ia juga menilai jika seluruh komselederan hukum tidak ada yang berubah.

“Kalau tidak ada hukum yang berubah maka kita sepakati tatib yang lalu untuk digunakan periode ini. Karena kalau itu menjadi dasar kita laksanakan berdasarkan keputusan bersama,” katanya, Rabu, 4 September 2019.

Iklan Iklan

Akan tetapi menurut Fahidin, jika pada draft pembahasan tatib terjadi perubahan diatas 50 persen maka secara otomatis draft tersebut wajib dibahas secara utuh. Sehingga PKB mengusulkan dilakukan perubahan berdasarkan PP 12 tahun 2018 agar tidak menimbulkan pertentangan.

BACA JUGA:   Pemkab Wajib Siapkan Anggaran Untuk Penyandang Disabilitas

“Kalau terjadi perubahan diatas 50 persen, maka PKB mengusulkan perubahan secara utuh. Tapi jangan bertentangan dengan PP 12, atau yang dibahas yang perlu kita ubah saja,” tandasnya.

Senada dengan, Legislator Golkar Bulukumba, A Hamzah Pangki. Ia mengatakan jika pada pembahasan tatib dihari pertama masih berputar di wilayah pencarian format yang ideal untuk digunakan untuk membahas tatib DPRD.

“Masih mencari format pembahasan yang mana ideal karena satu harian baru membahas terkait komselederan dipoin mengingat saja,” ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Bulukumba periode 2014-2019 ini berharap agat tatib yang nantinya dilahirkan di DPRD Bulukumba mampu menjadi roh dalam menentukan kebijakan dan mengatur jalannya fungsi dan peran DPRD diperiode 2019-2024.

BACA JUGA:   DPRD Bulukumba Bantah Tak Serius Soal Pembahasan KUA-PPAS

“Tentu kita berharap tatib yang kita lahirkan bisa menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas dan fungsi kita di DPRD. Karena inilah nantinya yang mengantur semua anggota DPRD berdasarkan PP12 tahun 2018,” pungkasnya.

Diakhir sidang yang awalnya dipimpin Wakil Ketua Sementara, Abd Kaab melakukan skorsing sidang hingga beberapa menit. Namun berselang beberapa menit, Ketua DPRD Bulukumba sementara, H Rijal memasuki ruang sidang dengan melakukan skorsing ulang. Padahal di skorsing yang dilakukan Abd Kaab belum dicabut.

Langkah ini menjadi pertanyaan sejumlah anggota DPRD Bulukumba. Dimana sidang yang dilakukan 40 anggota DPRD Bulukumba dengan agenda pembahasan tatib terlihat seperti panggung lolucon dengan mengesampingkan prosedur sidang.

DPRD Bulukumba

Penulis: 
    author

    Posting Terkait