Sebelum Ditetapkan, Kopel Ajak Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pembahasan Tatib DPRD

BULUKUMBA — Masih seputar rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba yang telah memasuki hari ke tiga, Jumat (06/09/2019). Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) meminta Dewan, sebelum menetapkan Tatib agar terlebih dahulu dibuka atau disosialisasikan ke masyarakat, dan juga mengajak agar masyarakat terlibat.

Menurut Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar, pelibatan masyarakat baik sebagai individu maupun berkelompok diatur dalam permendagri. Untuk itu Kopel berharap, DPRD mensosialisasikan draft ini kepada masyarakat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

Sosialisasi ini penting untuk memberi ruang kepada publik untuk memberikan masukan terkait dengan Tatib ini,” kata Jafar melalui keterangan tertulis.

Lebih lanjut, masukan masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun lisan sangat diperlukan untuk melahirkan Tatib yang Partisipatif dan Aspiratif.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan prodak

Iklan Iklan
hukum daerah diatur dalam Permendagri 80/2015 Pasal 166. Dalam pasal tersebut di sebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, dan/atau peraturan DPRD. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, maka setiap rancangan perda, perkada, atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” terang Jafar.

Sekedar diketahui, penyusunan Tatib DPRD Kabupateh berpedoman pada PP 12 Tahun 2018.

Selain itu, Tatib merupakan Peraturan DPRD juga termasuk sebagai Produk Hukum Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 yang telah dirubah dengan nomor 120 Tahun 2018.


EDITOR: Arnas Amdas

DPRD Bulukumba Kopel

Penulis: 
    author

    Posting Terkait