Demo di Polres, Forum Jurnalis Selatan Serukan Copot Kapolda Sulsel

oleh

Sikapi Kasus Penganiayaan 3 Jurnalis yang Liputan Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP
FJS Menuntut:

• Usut tuntas dan tindak tegas oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Gedung DPRD Sulsel
• Copot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar sebagai bentuk tanggung jawab atas aksi kekerasan yang dilakukan oknum anggotanya
• Tegakkan dan Kembalikan marwah Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Menuntut Kapolri minta maaf secara terbuka dan disiarkan melalui media massa, elektronik, digital/online, surat kabar, dan radio, serta media sosial atas tindakan represif oknum anggota Polri

BERITABULUKUMBA.COM — Jurnalis se-kabupaten Bulukumba menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Pinisi, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu 25 September 2019. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas peristiwa penganiayaan oleh sejumlah oknum polisi kepada Tiga Jurnalis di Kota Makassar saat melakukan peliputan  unjuk rasa ribuan Mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulsel, Selasa (24/09/2019) kemarin.

Aneka spanduk dan poster berbau tuntutan mereka bentangkan sebagai bentuk aksi solidaritas menyangkut kasus yang menimpa para wartawan. Selain itu mereka juga menyuarakan persoalan yang selama ini mereka hadapi di lapangan saat peliputan.

Puluhan Jurnalis dari berbagai Media ini tergabung dalam Forum Jurnalis Selatan (FJS), usai berorasi di Bundaran Pinisi kemudian merengsek ke kantor Polres Bulukumba untuk melanjutkan aksi.

Di depan Mapolres, mereka menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para oknum polisi yang melakukan penganiayaan kepada wartawan yang sedang tugas.

Ketua FJS, Suparman dalam orasinya mendesak, kepala kepolisian Indonesia (Kapolri), Tito Karnavian untuk

Iklan
mencopot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, jika tak mampu mengusut tuntas dan tindak tegas oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Gedung DPRD Sulsel.

“Copot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar sebagai bentuk tanggung jawab atas aksi kekerasan yang dilakukan oknum anggotanya,” ujarnya.

FJS juga menuntut untuk tegakkan dan kembalikan marwah Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal tersebut jelas mencantumkan barang siapa menghambat wartawan mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi ada pidananya.

Siapapun itu, lanjut Suparman, baik pejabat atau polisi yang menghalangi wartawan bisa dipidanakan dengan ancaman 2 tahun penjaran atau denda senilai Rp 500 juta. Undang-Undang No 40 tahun 1999 telah menjamin wartawan dalam melakukan pekerjaannya. Apalagi jika sampai dianiaya.

“Rekan kami di Makassar kemarin dilengkapi atribut saat liputan, mereka juga sudah berteriak bahwa mereka wartawan tapi masih di pukul secara brutal. Kapolda harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Seperti diketahui Tiga jurnalis di Makassar, mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput demo mahasiswa tolak revisi UU KPK dan RUU  KUHP depan Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (24/9/2019) kamarin.

Ketiga jurnalis itu, yakni Muhammad Darwin Fathir jurnalis Antara, Saiful jurnalis Inikata.com (Sultra), dan Ishak Pasabuan jurnalis Makassar Today.

Mereka masing-masing mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala, wajah, hingga memar di badan.

Sejumlah organisasi dan lembaga jurnalis, seperti PWI dan AJI juga telah mengecam aksi brutal yang dilakukan oknum polisi di Makassar.

Iklan